Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar akan mendesakkan agenda pencabutan dukungan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Rapimnas partai itu. Wakil Ketua DPD Golkar DIY Yogyakarta Gandung Pardiman kepada pers di Jakarta, Minggu, mengungkapkan, agenda pencabutan dukungan tersebut saat ini sudah mendapat dukungan dari 22 DPD. "Hingga hari ini (12/11) penggalangan dukungan untuk isu itu masih terus dilakukan. Kami yakin jumlah DPD yang bergabung akan semakin besar," katanya. Bagi DPD Yogyakarta, katanya, pencabutan dukungan merupakan klimaks dari kesabaran atas sikap Presiden Yudhoyono yang mereka nilai tidak responsif terhadap Golkar sebagai partai pendukung. Hal senada dikemukakan Wakil Ketua DPD Lampung Toni Eka Chandra. Ia menyatakan, sebagai partai pemenang Pemilu, Golkar banyak dirugikan oleh kebijakan strategis Presiden. "Untuk kebijakan yang tidak populer, seperti kenaikan BBM, impor beras dan lain-lain, Wapres Jusuf Kalla yang juga ketua umum Partai Golkar selalu jadi juru bicara pada publik," katanya. Secara terang-terangan Toni menyebut upaya pencabutan dukungan tersebut terkait Pemilu 2009. Berbagai kebijakan tak populer pemerintah pasti akan berimbas pada Partai Golkar. Toni juga mengingatkan bahwa pada Pemilu mendatang Partai Demokrat dan Yudhoyono merupakan pesaing yang signifikan bagi Golkar. Agenda lain yang akan didesakkan dalam Rapimnas adalah soal Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). DPD Yogya akan "ngotot" agar Keputusan Presiden yang melahirkan unit itu harus dicabut. "Agar polemik tidak berkepanjangan, UKP3R tidak hanya harus dibubarkan tetapi Keppres pembentukannya juga harus dicabut. Presiden tidak bisa berkelit dengan menyebut itu hak prerogatif," katanya. Berbeda dengan Yogyakarta dan Lampung, mengenai dua agenda tersebut DPD Jawa Tengah memilih melihat dulu perkembangan di Rapinas. "Soal pencabutan dukungan kita akan melihat dulu perkembangan di Rapimnas baru kita kalkulasi. Sedangkan soal UKP3R kita menunggu penjelasan detil dari Pak Jusuf Kalla," kata Sekretaris DPD Jateng Fadholi.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
