DPR bertanggung jawab wujudkan musyawarah mufakat

Pilpres sudah selesai, dan presiden sudah dilantik. Kini saatnya bergotong royong membangun negeri,"

Jakarta (ANTARA News) - Pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, saatnya DPR mewujudkan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan agar dapat menyelesaikan alat kelengkapan dewan (AKD).

"Pilpres sudah selesai, dan presiden sudah dilantik. Kini saatnya bergotong royong membangun negeri," kata Hasto di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan PDI Perjuangan sangat menyesalkan atas praktik politik "asal menang" yang ditunjukkan, terkait dengan pengisian jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan.

Oleh karena itu, dirinya mengimbau agar pimpinan dan anggota DPR RI seharusnya memegang teguh janji jabatan untuk selalu berpedoman pada Pancasila.

"Musyawarah-mufakat seharusnya menjadi cara terbaik pengambilan keputusan di DPR RI," pesannya.

Lebih-lebih, lanjut dia, dengan tradisi yang selama ini telah berlangsung lama bahwa penetapan pimpinan alat kelengkapan dilakukan secara musyawarah dengan menerapkan prinsip proporsionalitas.

"Bagaimanapun suara rakyat pada pemilu legislatif yang lalu tidak bisa diabaikan. Tindakan sepihak menerapkan pimpinan alat kelengkapan dewan, tanpa terpenuhi kuorum keanggotaan komisi dan kuorum jumlah fraksi adalah bentuk nyata dari pelanggaran tatib DPR itu sendiri," tambah Hasto.

Menurut dia, apa yang diperjuangkan Fraksi PDIP DPR RI bukanlah terkait perebutan jabatan, melainkan perjuangan diletakkan untuk mengembalikan ruh dari demokrasi itu sendiri.

"Saatnya pimpinan dan anggota DPR RI memegang teguh janji jabatan dan menampilkan tradisi demokrasi yang matang, berkeadaban dan tidak menang-menangan. Itulah yang menjadi harapan rakyat," ucapnya, berharap.
(S037/C004)