Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, di Jakarta, Sabtu mengatakan, sistem komunikasi bencana ini bermuara pada keselamatan dan merupakan konsep dasar dalam rancangan rencana induk sistem komunikasi bencana 2014--2019.
Dalam penyusunannya, BNPB bekerja sama dengan Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR) atau Fasilitas Australia-Indonesia untuk penanggulangan bencana.
Selain itu, juga bekerja sama dengan sejumlah mitra kerja yang sebelumnya turut pada lokakarya nasional Rencana Induk Sistem Komunikasi Bencana pada 30--31 Oktober 2014 di Kediri, Jawa Timur.
"Tujuan dokumen rencana induk ini adalah perwujudan kebijakan dan tata kelola sistem komunikasi bencana," katanya.
Ia mengatakan, sistem ini akan membantu pemangku kepentingan atau pihak berwenang dalam menjamin pelayanan publik, khususnya komunikasi bencana yang cepat, akurat, berkualitas, transparan dan akuntabel terutama untuk masyarakat yang terdampak.
"Diharapkan dengan dokumen ini akan membantu masalah komunikasi multipihak," katanya.
Penyusunan dokumen ini setelah banyak belajar dari pengalaman penanganan evakuasi erupsi Kelud di Kediri dan penanganan bencana di beberapa tempat.
"Kita harapkan rancangan ini dapat diadopsi dan dijadikan model penanganan evakuasi di tempat lain," katanya.
Sutopo mengatakan, rancangan dokumen rencana induk saat ini memasuki penyelesaian akhir, setelah sebelumnya mendapat masukan dari para ahli, responden dan pihak terkait, termasuk media.
"Kita sangat berharap, rancangan dokumen rencana induk ini mampu menjawab permasalahan komunikasi bencana secara komprehensif," katanya.
Pewarta: Abdul Malik
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2014
