Ketua DPR: tak masalah ada pelantikan pemimpin DPR tandingan

Kupang (ANTARA News) - Ketua DPR RI Setya Novanto mengaku tidak masalah terkait adanya rencana pelantikan pemimpin DPR tandingan yang diprakarsai oleh anggota legislatif dari Koalisi Indonesia Hebat, karena pemimpin yang ada sekarang dibentuk sudah sesuai prosedur.

"Tidak ada masalah bila ada pelantikan Pimpinan DPR tandingan. Karena pengisian pimpinan yang sudah dilakukan sebelumnya mengacu pada undang-undang MD3 dan tata tertib," katanya di Kupang, Kamis.

Politisi Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Arief Wibowo, Victor Laiskodat dari NasDem, Syaifullah dari PPP, dan sejumlah perwakilan lainnya dari Koalisi Indonesia Hebat, membentuk pemimpin DPR tandingan, dengan komposisi Ketua Pramono Anung, Wakil Ketua Abdul Kadir Karding, Wakil Ketua Syaifullah Tamliha, Wakil Ketua Patrice Rio Capella dan Wakil Ketua Dossy Iskandar.

Setya Novanto menegaskan bahwa hingga saat ini Ketua DPR RI masih Setya Novanto dan tidak ada masalah bagi pihak lain yang akan melantik pemimpin DPR tandingan.

Dia mengatakan, proses pengisian pemimpin komisi dan alat kelengkapan di DPR RI sudah sesuai prosedur yang berlaku, dan sejalan dengan tata tertib yang ada. Dengan demikian, kesan kisruh yang diutarakan pihak-pihak tertentu, tidaklah terjadi.

Menurut dia, tidak terjadi kekisruhan di DPR RI, dalam proses pengisian pemimpin komisi dan alat kelengkapan lembaga itu sudah prosedural. "Buat kami Koalisi Merah Putih tidak ada kekisruhan, semua sudah berjalan dengan normal dan dengan baik sesuai prosedur," katanya.

Anggota Fraksi Golkar daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II yang meliputi Pulau Timor, Rote, Sumba, dan Sabu Raijua itu menjelaskan, mekanisme tata tertib, mengikuti alur dan proses yang sudah ditentukan, mulai dari paripurna, kemudian diproses di badan musyawarah (bamus), dilanjutkan untuk dibahas di komisi, lalu diparipurnakan.

Proses yang panjang itu sudah dijalankan sesuai prosedur yang diamanatkan, dari sebuah proses memilih pemimpin komisi dan alat kelengkapan. "Jadi sudah kita lakukan melalui proses yang panjang dengan memperhatikan semua kepentingan pihak-pihak lain, selain lima fraksi di Koalisi Merah putih," katanya.

Menurut Setya Novanto, secara kelembagaan suasana yang mendukung musyawarah untuk mufakat, juga sudah diberikan sepanjang perjalanan proses yang sangat panjang, hingga memakan empat kali paripurna.

Namun demikian, dari berbagai pertimbangan, ada sejumlah hal kepentingan yang tidaklah mungkin diberikan seluruhnya kepada koalisi lain. "Partai-partai kami juga memiliki sejumlah kepentingan di parlamen, sehingga membangun komunikasi terus dibuka dengan pihak lainnya," katanya.

Dalam kondisi yang terjadi saat ini, menurutnya, tetap memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menilainya. Karena partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tetap melaksanakan sejumlah agenda bagi kepentingan masyarakat.

"Untuk saat ini, biarlah masyarakat yang menilai, semua yang dilakukan Koalisi Merah Putih untuk kepentingan rakyat. Biarlah rakyatlah yang tahu, kita tetap bekerja, tetap melakukan program-program dengan mitra kerja dan sekarang sudah dilakukan dan mulai berjalan," katanya.

Setya Novanto mengaku tetap terbuka dan membangun komunikasi dengan pihak lainnya. "Kami terus bersikap terbuka dan membangun komunikasi setiap saat, dari waktu ke waktu. Kami sangat terbuka," katanya.