Menaker: anggaran pendidikan untuk pengembangan BLK

prioritas yang akan kita kembangkan adalah pelatihan kerja.

Jakarta (ANTARA News) - Menter Tenaga Kerja Muh Hanif Dhakiri mengatakan akan menggunakan anggaran pendidikan untuk mendukung dan mengembangkan pelatihan kerja yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh daerah di Tanah Air.

"Salah satu yang menjadi prioritas yang akan kita kembangkan adalah pelatihan kerja. Oleh karena perhatian politik anggaran kepada pengembangan BLK ini sangat penting dan bisa mempergunakan dana pendidikan," kata Menaker Muh Hanif Dhakiri sesuai menyambut kepulangan kontingen Kompetisi Keterampilan ASEAN ASC X, di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, program pelatihan kerja di BLK sangat strategis untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja sehingga cepat diserap oleh pasar kerja dan industri atau berwirausaha.

Sementara itu, tambah dia, alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen didistribusikan melalui sekitar 17 kementerian dan lembaga termasuk Kemenaker walaupun jumlahnya kecil.

"Kalau kita semua bangsa ini berkomitmen untuk meningkatkan SDM, maka selain melalui jalur-jalur pendidikan formal, perhatian untuk kegiatan pelatihan produktif itu juga sangat amat penting sehingga hubungan politik anggaran kepada pengembangan BLK ini sangat penting," kata Hanif.

Penggunaan anggaran pendidikan itu sangat dibutuhkan untuk mengembangkan program pelatihan kerja di BLK yang tersebar di seluruh Indonesia karena saat ini pembenahan BLK-BLK terkendala terbatasnya anggaran.

"Keberadaan BLK harus mampu mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar industri. Beberapa aspek yang dibenahi meliputi infrastruktur dan peralatan pelatihan, kuantitas dan kualitas instruktur; metode dan kurikulum pelatihan serta manajemen pengelolaan BLK," kata Hanif.

Data Kemnakertrans menyatakan saat ini terdapat 14 BLK UPTP milik Kemnakertrans dan 261 BLK UPTD milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Sebagai persiapan pengembangan program pelatihan kerja, Hanif mengaku akan melakukan audit terhadap BLK-BLK yang dimiliki dan dikelola oleh Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota.

"Kita lakukan audit terlebih dahulu terhadap BLK-BLK. Sejauh mana eksistensi BLK dan kelayakannya. Apakah peralatan yang ada di BLK up to date apa tidak. Jangan-jangan BLK nya ada tapi alatnya rusak semua tidak bisa dipakai, kita akan audit dulu," kata Hanif.

Setelah melakukan audit, Kemnaker akan melakukan revitalisasi BLK secara lebih terarah dan tepat sasaran.

"Selanjutnya akan melakukan revitalisasi sehingga semakin banyak pemuda-pemuda yang produktif bisa kita masukkan ke BLK untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan sesuai dengan minat mereka dan yang penting kita sambungkan dengan dunia usaha dan juga fasilitas dari pemerintah melalui industri kreatif," kata Hanif

(A043)