Pimpinan DPR tandingan ciptakan stagnasi pemerintah

Sebaliknya, Jokowi-JK bertindak inkonstitusional jika mengakui pimpinan DPR ilegal bentukan KIH.

Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan DPR tandingan yang dibentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berpotensi menimbulkan kerusakan yang sangat serius.

"Manuver KIH ini bahkan bisa menyeret pemerintahan Jokowi-JK ke pusaran konflik yang berujung pada stagnasi jalannya pemerintahan mereka," kata Sekretaris Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Manuver KIH dengan membentuk pimpinan DPR ilegal, jelas dia, secara tidak langsung menempatkan pemerintah dalam posisi dilematis. Karena KIH memaksa Jokowi-JK untuk membuat pilihan yang sangat ekstrim, yakni mengakui pimpinan DPR yang sah, atau mengakui pimpinan DPR illegal yang dibentuk koalisi Parpol pendukung mereka.
(Baca juga: DPR terancam terbelah KIH bentuk parlemen tandingan).

Mengakui pimpinan DPR yang sah, tambahnya, adalah sebuah keniscayaan konstitusional bagi Jokowi-JK.

"Sebaliknya, Jokowi-JK bertindak inkonstitusional jika mengakui pimpinan DPR ilegal bentukan KIH. Artinya, Jokowi-JK bisa berkonflik dengan pimpinan DPR yang sah. Di situlah dilema bagi Jokowi-JK. Sebab, jika menolak mengakui pimpinan DPR ilegal, akan terjadi keretakan hubungan antara Jokowi-JK dengan parpol anggota KIH. Bahkan, bukan tidak mungkin Jokowi-JK pun terperangkap dalam konflik dengan partai-partai pendukungnya," kata Bambang.

Lebih dari itu, medan konflik baru yang dibangun KIH akan merusak mekanisme kerjasama DPR dengan pemerintah, terutama terkait anggaran. Kalau konflik ini berlarut-larut, pemerintahan Jokowi-JK bisa mengalami stagnasi.

"KIH harus menyadari bahwa jika Pemerintahan Jokowi-JK yang baru seumur jagung ini stagnan atau terhenti akibat konflik di DPR, kerusakan yang ditimbulkannya akan sangat serius. Padahal, ada beberapa persoalan strategis yang harus segera ditangani Jokowi-JK. Misalnya, soal menipisnya stok BBM bersubsidi. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah harus bekerjasama dengan DPR," kata anggota Komisi III DPR RI itu.

Tetapi, jika suasana di DPR sarat konflik seperti hari-hari ini, pemerintahan Jokowi-JK tentu saja dipaksa menunggu sampai situasinya kondusif.

"Persoalannya, sampai kapan KIH akan berhenti berulah?" tanya Bambang Soesatyo.
(*)