Kompolnas usulkan Polri perkuat intelijen cegah konflik

Polisi harus mendeteksi kejahatan secara dini melalui intelijen jangan sampai bertindak ketika (konflik) sudah terjadi.

Jakarta (ANTARA News) - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala meminta Polri menambah dan memperkuat sumber daya manusia di bidang Intelijen guna diterjunkan di daerah rawan konflik di Indonesia.

"Polri harus memperkuat sumber daya manusia di bidang Intelijen untuk mendeteksi potensi konflik," kata Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala dalam seminar Polri dan Pola Penegakkan Hukum Di Wilayah Konflik, di Jakarta, Rabu.

Menurut Andrianus, anggaran Polri banyak terkuras untuk tindakan penegakkan hukum namun tidak mengedepankan upaya pencegahan dengan cara memperbanyak intelijen.

"Polisi harus mendeteksi kejahatan secara dini melalui intelijen jangan sampai bertindak ketika (konflik) sudah terjadi," kata Adrianus.

Selain itu, menurut dia, jika intelijen Polri diperkuat maka konflik masyarakat tidak perlu terjadi karena sudah terdeketsi dan tertangani lebih awal. (Baca juga:Komisi I DPR RI akan bentuk tim pengawas intelijen negara).

"Konflik masyarakat seperti penutupan rumah ibadah, FPI, atau sejenisnya tidak perlu terjadi jika intelejennya kuat," katanya.
(Baca juga: 300 polisi amankan demo FPI tolak Ahok).

Adrianus menjelaskan bahwa penegakkan hukum semestinya menjadi upaya terakhir Polri karena tindakan pengamanan yang dilakukan polisi justru berpotensi meningkatkan suhu konflik.

Adrianus menilai penegakkan hukum setelah konflik terjadi membuat polisi harus berhadapan langsung dengan masyarakat dan berpotensi dimusuhi.

Di sisi lain, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Chrisbiantoro, juga mengatakan bahwa polisi harus mengutamakan tindakan mencegah konflik.

"Polisi harus mendeteksi kejahatan secara dini, jangan seperti pemadam kebakaran yang baru bertindak setelah kasus terjadi," kata Chrisbiantoro.

Kendati polisi dikritik karena kurang menerjunkan intelejen di wilayah konflik namun Chrisbiantoro menilai tidak ada yang salah dalam penegakan hukumnya.

"Penegakkan hukumnya tidak salah tapi tidak optimal," kata Chrisbiantoro.

(SDP-64)