"Kita imbau teman-teman Golkar tidak berlebihan dalam menyikapi masalah ini dan tidak menjadikan UKP3R sebagai isu politik yang tidak sehat," kata Hayono.
Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro menyatakan, Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) harus berjalan sesuai yang dirancang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Pembentukan lembaga seperti itu merupakan kewenangan presiden, apalagi UKP3R dibentuk untuk kepentingan nasional," kata Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Kosgoro, Hayono Isman, di Jakarta, Jumat malam. Hayono menilai, pmbentukan UKP3R dilandasi pemikiran untuk menciptakan akselerasi kinerja pemerintahan, khususnya dalam rangka reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. "Esensi yang kita tangkap dari maksud presiden ialah pengelolaan kabinet tidak lagi bisa dianggap sebagai bussines as usual. Kalau dianggap seperti itu maka penanganan masalah-masalah penting tak akan selesai," katanya. Kepada kalangan pembantu presiden yang ada di kabinet, Hayono berharap keberadaan UKP3R tidak menjadi momok dalam kinerja mereka. "Kita berharap UKP3R diterima sebagai kebutuhan kabinet untuk akselerasi pelaksanaan program pemerintah, bukan menghambat kerja para menteri," katanya. Sementara kepada partai politik, Hayono mengajak mereka untuk melihat pembentukan UKP3R dalam kacamata kepentingan nasional, bukan sebagai wahana untuk memasuki Pemilu 2009. Ketua Umum PPK Kosgoro Effendi Yusuf menambahkan, parpol hendaknya tidak menjadikan pembentukan UKP3R sebagai isu politik untuk kepentingan yang sempit. "Kita imbau teman-teman Golkar tidak berlebihan dalam menyikapi masalah ini dan tidak menjadikan UKP3R sebagai isu politik yang tidak sehat," katanya. Kosgoro juga berharap tidak ada pihak yang mencoba memanfaatkan masalah UKP3R untuk mengganggu hubungan antara presiden-wapres. "Kita harap presiden dan wapres tetap kompak," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
