Sejumlah legislator sesalkan pimpinan rapat paripurna DPR

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah anggota dewan menyesalkan pimpinan DPR yang memimpin rapat paripurna tentang nama-nama anggota fraksi pada alat kelengkapan dewan yang berakhir ricuh.

"Kejadian ini bukti bahwa ada kesan memaksakan kehendak dengan modus tirani mayoritas," kata anggota legislator dari PPP Abdul Kadir Qadri usai rapat di gedung DPR Jakarta, Selasa.

Kejadian tersebut, kata dia, adalah bentuk kekecewaan anggota atas tidak konsistennya pimpinan DPR dalam memimpin rapat sehingga anggota akhirnya membanting meja sebagai bentuk protes pimpinan tidak mendengarkan usulan.

Sebelumnya, rapat paripurna yang dipimpin Agus Hermanto sejak awal mulai terlihat memanas. Pimpinan meminta usulan nama-nama anggota dari Fraksi PPP untuk diproses dalam alat kelengkapan dewan.

Namun terjadi tarik ulur karena ada dua usulan yang diterima pimpinan satu dari Ketua DPP PPP Surya Darma Ali menetapkan Epyardi Asda sebagai ketua fraksi, sementara Ketua DPP PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy juga mempunyai usulan lain.

Pimpinan DPR kemudian bersikukuh mengesahkan surat dari SDA. Hujan interupsi pun menjadi-jadi antara dua kubu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

Pimpinan kemudian memutuskan untuk meminta empat fraksi yakni Partai Hanura, Nasdem, PDI-P dan PKB untuk membacakan usulan nama, tetapi empat fraksi ini urung mengajukan nama karena mengangap ada kesalahan dan cacat hukum.

Karena tidak ada usulan yang masuk, maka pimpinan langsung menutup sidang tanpa mendengarkan interupsi anggota sehingga terjadi aksi banting meja dilakukan Hasrul Azwar dari Fraksi PPP di depan forum terhormat itu. Rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan apa-apa.

"Jelas itu cacat hukum bila dipaksakan, biarkan partai menyelesaikan dulu urusan internalnya karena ini masih berproses di Kementerian Hukum dan HAM atas kepemimpinan Romahurmuziy," paparnya.

Sedangkan anggota dari Fraksi PDI-P Aria Bima menegaskan, pimpinan DPR yang dikuasai koalisi merah putih terkesan ingin memaksakan kehendak untuk menguasai parlemen.

"Ini jelas ada skenario yang sengaja menginginkan kekuasaan, kami sudah melakkukan lobi-lobi tapi mereka tetap keras. Kalaupun ini diteruskan maka jelas cacat hukum," tegasnya.
(SDP-80/R010)