"Ya, Menteri Hukum dan HAM telah menandatangani surat pengesahan hasil Muktamar VIII Surabaya di mana Ketua Umumnya adalah Romahurnuziy atau Romi," kata Ainur di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, Keputusan Menteri Hukum dan HAM itu ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli.
"Hari ini dikeluarkan jam 13.30 WIB. Ditandatangani Yasono, kemarin dilantik, hari ini ditandatangani, ini Kabinet Kerja," kata Ainur.
Untuk selanjutnya, muktamar yang akan diadakan Mahkamah Partai, tidak perlu dilakukan.
"Kalau Menkumham sudah keluarkan keputusan, maka tidak perlu ada muktamar, tinggal bagaimana islah, kerjaan ke depan banyak, tantangan dan prioritas program harus dikerjakan," kata Ainur.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014
