Semarang (ANTARA News) - Penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai tugas dan kewenangan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R), telah mengakomodasi dua kutub yang selama ini tarik-menarik dalam polemik pembentukan UKP3R. Wakil Sekjen Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, di Semarang, Jumat, mengatakan, dengan demikian spekulasi politik yang sebelumnya muncul akan menjadi redam, dengan adanya penjelasan dari Presiden. Menurut dia, berdasarkan penjelasan Presiden, lembaga tersebut akan direvisi posisinya, bukan merupakan penunjukan politis tetapi benar-benar merupakan Lembaga teknis. "Presiden memberikan sejumlah batasan di antaranya seperti, UKP3R tidak mencampuri urusan Kabinet, tidak menetapkan kebijakan, tidak mengkoordinasi dan mengawasi menteri," ujarnya. Dengan demikian, lanjut dia, UKP3R hanya semacam staf ahli saja, meskipun keberadaannya masih menimbulkan pertanyaan tentang beberapa hal. Sebelumnya, sempat muncul silang pendapat dalam beberapa hari terakhir ini, tentang pembentukan UKP3R yang dipimpin oleh Marsilam Simanjuntak.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
