...pengelolaan kementerian berbeda dengan pengelolaan perusahaan.

Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI Aboe Bakar Al Habsy menyayangkan masih ada menteri yang menurut dia masuk daftar red notice Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Kabinet Kerja.

"Masyarakat mempertanyakan, kenapa kok masih ada menteri yang kemarin sudahdikasih tanda merah oleh KPK. Di sisi lain ini juga akan menjadi uji nyali dan uji kejujuran buat KPK, bila memang ada yang ditandai merah namun masih diangkat apakah berani mengambil langkah seperti yangtelah disampaikan di media. Saya rasa KPK maupun Jokowi perlu memberikan klarifikasi soal ini, jangan sampai menjadi spekulasi liar," kata Abubakar di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan, janji Presiden Jokowi saat kampanye adalah membentuk kabinet yang ramping.

"Bila memang menjanjikan kabinet yangramping, seharusnya jumlah menteri kan lebih sedikit dari pada kabinet sebelumnya," sebutnya.

Aboe Bakar juga mengemukakan, menteri yang berlatar belakang pengusaha akan membawa resiko tertentu, yaitu adanya konflik kepentingan denganusaha yang dimilikinya.

"Oleh karenanya hal ini harus diantisipasi dengan baik. Sebab, pengelolaan kementerian berbeda denganpengelolaan perusahaan. Mungkin selama ini mereka mengelola perusahaan dengan bebas, memberlakukan keuangan dan aset yang dimiliki," ujar Aboe Bakar.

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014