Bambang Brodjonegoro, tugas berat menjaga ketahanan fiskal

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo telah memilih Prof Dr Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, mantan dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) dan Wakil Menteri Keuangan II, sebagai Menteri Keuangan periode 2014-2019 dalam kabinet Kerja.

Ekonom yang dikenal ahli ilmu ekonomi regional, desentralisasi fiskal, keuangan negara, ekonomi pembangunan, ekonomi perkotaan dan transportasi serta analisis pengambilan keputusan ini dianggap layak menempati jabatan strategis ini.

Sinyal terpilihnya Bambang untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Chatib Basri terlihat setelah dia dipanggil ke Istana pada Senin (22/10). Waktu itu, ia tidak memberikan jawaban jelas mengenai kehadirannya di Istana.

Namun, Bambang memberikan jawaban apa yang menjadi pembahasan dengan Presiden Joko Widodo, dan hal ini kemungkinan menjadi salah satu "pekerjaan rumah" pertama Bambang setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan pad Senin (27/10).

"Pokoknya membahas APBN, apakah sampai akhir tahun APBN kita aman, tidak lewat defisitnya. Antisipasi 2015, bagaimana meningkatkan penerimaan, melakukan penghematan belanja dan sebagainya," kata suami Irina Justina Zega itu.

Fokus untuk mengamankan APBN adalah salah satu hal yang dapat memperkuat ketahanan fiskal sebagai upaya menghadapi tekanan internal maupun eksternal, akibat normalisasi kebijakan The Fed (Bank Sentral AS) pada 2015.

Bambang mengatakan menjaga kestabilan ekonomi makro dan APBN secara keseluruhan dapat meredam gejolak yang dapat menyebabkan pelemahan nilai rukar rupiah terhadap dolar AS dan mengganggu kinerja di pasar saham.

"Kita fokusnya tetap menjaga kestabilan makro, itu yang paling penting," kata Bambang Brodjonegoro, yang juga menginginkan ada reformasi dalam kebijakan subsidi energi agar APBN tetap aman, saat ditemui beberapa waktu lalu.

Secara keseluruhan, ia menambahkan, berbagai upaya menjaga fundamental ekonomi dapat dilakukan dengan mengelola defisit neraca transaksi berjalan, menjaga defisit anggaran dan mereformasi berbagai bidang ekonomi.

Selain itu, tantangan lainnya yang bisa dihadapi Bambang dalam lima tahun mendatang adalah melancarakn berbagai reformasi struktural dan menangani masalah kesenjangan serta pemerataan agar Indonesia tidak terjebak dalam middle income trap.

Jebakan Pendapatan Menengah atau middle income trap adalah istilah yang menggambarkan ketidakmampuan suatu negara untuk naik kelas dari status sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju.

Bambang mengatakan Indonesia berisiko terperangkap dalam jebakan negara berpendapatan menengah apabila strategi pembangunan masih menggunakan pendekatan biasa, apalagi perekonomian global saat ini sedang mengalami perlambatan.

"Masalah ini tidak akan selesai dalam satu periode pemerintahan. Harus ada pemahaman dan komitmen dari semua pihak," katanya menanggapi masuknya isu middle income trap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2015-2019.

Bambang mengatakan perlu ada implementasi kebijakan ekonomi secara konsisten agar Indonesia menjadi negara maju, terutama pada infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi dan kelembagaan agar sektor manufaktur kembali hidup.

"Kita tidak bisa mengandalkan sektor komoditas selamanya, karena sangat sensitif terhadap guncangan global, seperti yang telah kita saksikan dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, kebutuhan untuk menghidupkan kembali sektor manufaktur, bisa sebagai cara untuk menjaga ekonomi dari tantangan eksternal," katanya.

Sosok yang disukai pelaku pasar ini juga memiliki tantangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7,0 persen sesuai dengan janji politik Presiden Joko Widodo, padahal saat ini pertumbuhan ekonomi melambat pada kisaran 5,1 persen-5,3 persen.

Sebagai Bendahara Umum Negara, Bambang juga harus menyelesaikan masalah realisasi penyerapan belanja yang selalu menumpuk menjelang akhir tahun serta pembentukan Badan Penerimaan Negara untuk optimalisasi penerimaan pajak.

Pembentukan Badan Penerimaan Negara bahkan dirasakan perlu pada pemerintahan baru, karena realisasi penerimaan pajak nyaris tidak pernah mencapai sasaran, padahal target yang ditetapkan APBN selalu meningkat setiap tahun.

Tugas yang berat, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 telah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp1.793,6 triliun dan pagu belanja negara Rp2.039,5 triliun atau tertinggi sepanjang sejarah anggaran di Indonesia.

Luar biasa

Bambang Brodjonegoro lahir di Jakarta pada 3 Oktober 1966. Dia alumnus FE UI jurusan Studi Pembangunan pada 1990 serta memperoleh gelar Master (M.Sc) pada 1995 untuk jurusan Urban Planning dan Doktor (Ph.D) pada 1997 untuk jurusan Regional Science dari Universitas Illinois di Urbana Champaign, Amerika Serikat.

Mahasiswa berprestasi UI pada 1989 ini telah menerbitkan beberapa karya tulis, antara lain yang diterbitkan The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Singapura dan oleh Edward Elgar, Inggris. Selain itu, artikel yang muncul dalam beberapa jurnal internasional, antara lain di Hitotsubashi Journal of Economics.

Bambang juga aktif mempresentasikan makalahnya pada berbagai seminar internasional seperti International Workshop on Intergovernmental Transfers Including Health and Education Finance di Korea dan pada The UN Conference for MDGs di Australia.

Pria penggemar bulutangkis dan sepakbola ini sempat menjadi visiting fellow pada Universitas Nasional Australia dan Universitas Hitotsubashi Userta mendapatkan ISEAS-World Bank Research Fellowship Award dan Eisenhower Fellowship untuk mendalami masalah desentralisasi di Amerika Serikat.

Putra bungsu mantan rektor UI Soemantri Brodjonegoro ini sempat menjadi dekan termuda di almamaternya, FE-UI untuk periode 2005-2009, serta menjadi Director General Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank (IDB) hingga 2011.

Karir Bambang di pemerintahan bermula ketika ditunjuk Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan sejak 21 Januari 2011, menempati posisi yang ditinggalkan Anggito Abimanyu.

Bambang kemudian dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Wakil Menteri Keuangan II pada 1 Oktober 2013, mengisi tempat Mahendra Siregar yang terpilih menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pada 13 Oktober 2014, Bambang menerima anugerah Bintang Mahaputra Utama dari Presiden, yang diberikan sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara.