Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Hassan N Wirajuda menyesalkan perdebatan tentang pengamanan kunjungan Presiden AS George W. Bush ke Bogor setelah menghadiri pertemuan forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Vietnam pada 20 November. "Saya menyesalkan perdebatan mengenai masalah pengamanan...padahal dalam hal mengamankan tamu negara, semua normal dan dilakukan berdasarkan konsultasi dua negara," kata Menlu Hassan kepada wartawan di Gedung Pancasila, Departemen Luar Negeri (Deplu-RI) Jakarta, Jumat. Mengenai sejumlah aksi unjuk rasa menentang kunjungan Bush, Menlu mengatakan perbedaan pendapat dalam negara demokrasi adalah wajar. "Saya paham pro-kontra kunjungan Presiden Bush ke Indonesia dan ke negara-negara lain. Tapi, mari kita lihat kunjungan itu sebagai kunjungan tamu negara sama seperti yang lain. Saya kira yang menolak sah-sah saja sepanjang tidak memaksakan kehendaknya, yang menyetujui juga harus memaklumi," ujarnya. Menurut Menlu, dalam tiga tahun terakhir kepala negara Indonesia dan Amerika Serikat telah saling mengunjungi negara mereka masing-masing. "Kita harus melihat kunjungan itu untuk mengemukakan kepentingan-kepentingan kita, seperti masalah pendidikan, kesehatan dan penanganan bencana," katanya. Oleh karena itu, kata dia, perdebatan mengenai kunjungan Bush yang telah berada di luar pokok permasalahan --lebih pada masalah protokol dan pengamanan-- tidak menguntungkan. Menlu mengatakan dalam pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan George W Bush, Indonesia akan mengedepankan topik-topik dalam hal kerjasama kesehatan (imunisasi), penanganan flu burung, penanggulangan ancaman bencana, dan energi. "Dalam pertemuan itu otomatis tidak akan lagi terlalu banyak membahas mengenai militer dan terorisme. Masalah militer dibahas oleh pejabat tehnis, sedangkan kerjasama dunia internasional mengenai terorisme sudah terlembaga," katanya. Ia menegaskan Indonesia sangat berkepentingan bahwa kunjungan Bush selama beberapa jam ke Indonesia, pada pertengahan November mendatang berlangsung aman. Saat ditanya pendapatnya mengenai pengunduran diri Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld, ia mengatakan itu adalah masalah dalam negeri AS. Dia juga mengatakan kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan paruh masa jabatan Senat AS tidak akan mengubah kebijakan luar negeri AS termasuk hubungan bilateral dengan Indonesia. Sementara itu, Jumat (10/11), jurubicara Kedutaan Besar AS di Jakarta, Max Kwak, menegaskan Bush tidak dijadwalkan mengunjungi sebuah pesantren di Parung, Kabupaten Bogor, dalam rencana kunjungan singkatnya di Indonesia. "Pemberitaan yang menyebutkan Presiden Bush akan mengunjungi sebuah pesantren di Parung tidak benar. Itu tidak lebih dari sekadar rumor," katanya menjawab ANTARA di Jakarta, Jumat. Sebelumnya, "Koran Tempo" edisi Jumat (10/11) memberitakan Bush yang akan bertemu Yudhoyono di Bogor 20 November "diperkirakan bakal mengunjungi Pesantren Ashriyyah Nurul Iman di Desa Waru Jaya, Parung". Dalam konferensi pers di Kedubes AS Jakarta pada 8 November, Dubes Lynn B. Pascoe juga sempat menyinggung perihal disinformasi yang terjadi di seputar persiapan kunjungan dan pertemuan Bush dengan Yudhoyono di Istana Bogor. Pascoe membantah berita bahwa pembangunan landasan helikopter di Istana Bogor mengorbankan sejumlah pohon. Mengenai standar pengamanan lokasi pertemuan, ia mengatakan setiap pertemuan kepala negara tentu akan memiliki suatu standar pengamanan tertentu. "Kepala negara tidak akan berpergian ke suatu tempat tanpa pengamanan khusus. Itu juga yang terjadi ketika Presiden Yudhoyono berkunjung ke AS," katanya. Ketika ditanya mengenai rencana pemutusan jaringan telepon selama kunjungan Bush, Pascoe mengatakan dia mengetahui informasi itu dari media dan menegaskan usulan itu tidak muncul dari Pemerintah AS. Dalam pertemuan bilateral dengan Bush itu, Yudhoyono akan membawa enam agenda, yakni masalah investasi, pendidikan, penanganan bencana, energi terbarukan, kesehatan, dan teknologi informasi.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006