Hassan Wirajuda: mewujudkan komunitas ASEAN tidak mudah

Tantangan bagi Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya mewujudkan Komunitas ASEAN, yang akan mulai berlaku pada 31 Desember 2015, tidak mudah karena hal itu merupakan proyek besar,"

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda berpendapat bahwa langkah untuk mewujudkan Komunitas ASEAN pasca-2015 tidaklah mudah walaupun negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati tiga pilar utama yang menjadi fokus kerja sama.

"Tantangan bagi Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya mewujudkan Komunitas ASEAN, yang akan mulai berlaku pada 31 Desember 2015, tidak mudah karena hal itu merupakan proyek besar," kata Hassan Wirajuda di Jakarta, Jumat.

Hassan menilai pembentukan Komunitas ASEAN masih menjadi pekerjaan yang besar karena implemetasi dari Piagam ASEAN dan tiga pilar persatuan komunitas tersebut masih belum sepenuhnya dijalankan oleh negara-negara anggota.

"Memang sudah disepakati pilar-pilarnya tetapi untuk implementasinya kan selalu ada jarak antara apa yang dimandatkan oleh konstitusi (Piagam ASEAN) dengan blueprint (kerangka kerja detail) yang sudah disepakati," ujar dia.

Ia lebih lanjut mengatakan bahwa Indonesia perlu memainkan peran yang lebih besar dalam pembentukan Komunitas ASEAN pasca-2015.

"Indonesia sebagai pemimpin ASEAN harus tampil dengan ide dan konsep yang bisa diterima negara-negara anggota ASEAN lainnya," kata dia.

Hassan pun berpendapat sekarang ini sudah ada penerimaan yang baik dari masyarakat internasional terhadap Indonesia, khususnya sejak masa reformasi.

"Dulu pada masa Soeharto, kita dihargai karena ada pembangunan ekonomi, tetapi kita dilihat seperempat mata oleh dunia internasional ketika berbicara tentang politik dan hak asasi," ungkapnya.

"Namun, sekarang kita diterima dengan baik oleh masyarakat internasional. Penerimaan itu aset besar bagi kita agar kita mudah bergaul dengan masyarakat internasional, baik negara maju maupun sesama negara berkembang," lanjut dia.

Oleh karena itu, kata Hassan, Indonesia harus memiliki "intellectual leadership" (kepemimpinan intelektual) dan konsep-konsep yang lebih cerdas agar dunia internasional mau memandang dan mengikuti Indonesia.
(Y012/T007)