Jakarta (ANTARA News) - Jurubicara Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Jakarta, Max Kwak, menegaskan Presiden George W. Bush tidak dijadwalkan mengunjungi sebuah pesantren di Parung, Kabupaten Bogor, Jabar, dalam rencana kunjungan singkatnya di Indonesia, 20 November mendatang. "Pemberitaan yang menyebutkan Presiden Bush akan mengunjungi sebuah pesantren di Parung tidak benar. Itu tidak lebih dari sekadar rumor," katanya menjawab ANTARA di Jakarta, Jumat. Ia mengatakan menjelang kunjungan Presiden Bush, pihaknya melihat adanya berbagai disinformasi di masyarakat, termasuk berita spekulatif tentang rencana kunjungan Bush ke pesantren di Parung. Sebelumnya, "Koran Tempo" edisi Jumat (10/11) memberitakan bahwa Presiden Bush yang akan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bogor 20 November mendatang "diperkirakan bakal mengunjungi Pesantren Ashriyyah Nurul Iman di Desa Waru Jaya, Parung". Mengutip keterangan seorang intel polisi di Bogor, Koran Tempo menyebutkan bahwa "Kepolisian sudah mengunjungi pesantren tersebut." Menurut Max, apa yang diberitakan suratkabar ini tidak benar. Dalam konferensi pers di Kedubes AS Jakarta 8 November lalu, Dubes Lynn B. Pascoe juga sempat menyinggung perihal disinformasi yang terjadi di seputar persiapan kunjungan dan pertemuan Presiden Bush dengan Presiden Yudhoyono di Istana Bogor 20 November itu. Dubes Pascoe membantah berita bahwa pembangunan landasan helikopter di Istana Bogor mengorbankan sejumlah pohon. Mengenai standar pengamanan lokasi pertemuan, ia mengatakan setiap pertemuan kepala negara tentu akan memiliki standar pengamanan tertentu. "Kepala negara tidak akan bepergian ke suatu tempat tanpa pengamanan khusus. Itu juga yang terjadi ketika Presiden Yudhoyono berkunjung ke AS," katanya. Ketika ditanya mengenai rencana pemutusan jaringan telepon selama kunjungan Bush, Pascoe mengatakan dia mengetahui informasi itu dari media dan menegaskan usulan itu tidak muncul dari Pemerintah AS. Dalam pertemuan bilateral dengan Bush itu, Presiden Yudhoyono akan membawa enam agenda, yakni masalah investasi, pendidikan, penanganan bencana, energi terbarukan, kesehatan, dan teknologi informasi. (*)
Copyright © ANTARA 2006
