Pimpinan Komisi III diharapkan diisi figur profesional

Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan Komisi III DPR yang antara lain membidangi masalah hukum dan hak asasi manusia (HAM) diisi oleh figur yang ahli di bidangnya, sehingga mampu menjalankan tugas sebagai wakil rakyat yang profesional.

Direktur lembaga kajian Indonesia Development Monitoring (IDM) MS Bakhrie, SH, MH, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, mengatakan, Komisi III DPR adalah salah satu komisi yang paling disorot publik karena mereka akan membahas masalah-masalah penting terkait agenda pemberantasan korupsi dan penegakan hukum secara umum.

"Oleh karenanya, tradisi yang mengedepankan "senioritas buta" dalam pemilihan pimpinan komisi ini menurut kami tidak tepat dan bahkan bisa menimbulkan masalah," katanya.

Menurut Bakhrie, senioritas bisa dianggap positif karena mereka yang pernah duduk di Komisi III periode sebelumnya tentu lebih dahulu memahami masalah dan aturan main. Namun disisi lain "senioritas buta" akan menjadi beban jika mereka yang dianggap senior justru orang-orang yang diduga bermasalah secara hukum.

"Kami berharap agar parpol mempertimbangkan kembali penempatan mereka yang dianggap bermasalah menjadi pimpinan Komisi III. Memang secara hukum mereka belum tentu bersalah dalam kasus-kasus tersebut, namun jika mereka menjadi pimpinan Komisi III dikhawatirkan bisa terjadi konflik kepentingan," katanya.

Bakhrie memberikan contoh, apa yang dilakukan Jokowi dalam seleksi calon menteri dengan melibatkan KPK dan PPATK patut dijadikan contoh bagi pimpinan parpol untuk menentukan komposisi pimpinan Komisi III.

Dia menegaskan, meskipun tidak harus sama persis dengan cara Jokowi dalam menyeleksi calon menteri, setidaknya pimpinan parpol perlu mempertimbangkan aspek akseptibilitas dan rekam jejak calon pimpinan Komisi III selain alasan senioritas belaka.

"Kedudukan pimpinan Komisi III sangat strategis, karena mereka yang akan mengkoordinir pelaksanaan fungsi-fungsi DPR sehari-hari. Semakin kuat atau semakian lemahnya gerakan pemberantasan korupsi akan sangat tergantung dengan komposisi pimpinan Komisi III," ujarnya.

Bakhrie mengharapkan, agar Komisi III DPR periode sekarang bisa bahu membahu dengan lembaga pemberantasan korupsi terutama KPK guna menuntaskan agenda pemberantasan korupsi.(*)