Jakarta (ANTARA News) - Pernyataan Ketua Umum Pimpinan Harian Pusat (PHP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hamzah Haz yang mengimbau Suryadharma Ali memilih posisi menjadi Ketua Umum PPP atau menteri di kabinet menuai kritik dari kader PPP. "Ada apa di balik pernyataan itu? Dan mengapa pernyataan seperti itu baru muncul sekarang, tidak muncul saat menjadi menteri dan Wapres dulu?," kata Sekretaris PHP PPP Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Kamis. Hamzah Haz telah menyatakan, sebaiknya kandidat Ketua umum PPP yang sekarang muncul melakukan pembagian kekuasaan atau power sharing sehingga semua kader mendapat tempat yang sesuai, ada yang di kabinet dan pimpinan di DPR. "Suryadharma Ali nantinya harus memutuskan menjadi Ketua Umum atau tetap menjadi Menteri Koperasi dan UKM," kata Hamzah. Hamzah yang tak mau lagi maju sebagai Ketua Umum menegaskan, pembagian kekuasaan sangat penting dan kandidat yang muncul harus memperhatikan hal ini agar tidak menimbulkan persoalan di internal partai. Ketika ditanya apakah Suryadharma Ali harus mundur sebagai menteri saat ini karena yang bersangkutan mencalonkan diri, Hamzah mengaku tidak berhak melarang kadernya untuk maju. Tetapi dalam situasi seperti sekarang sebaiknya ada pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan di antara kader PPP juga mengurangi konflik internal. "Katakan Suryadharma terpilih menjadi Ketua Umum, maka dia harus memilih. Jika menjadi Ketua Umum, maka dia harus mundur dari jabatan menteri sebab tugas kepartaian menyita waktu dan partai pun butuh pemimpinan yang all out. Kalau mau tetap menjadi menteri, ya tidak usah jadi Ketua Umum partai," katanya. Bursa kandidat Ketua Umum PPP makin marak. Kandidat yang telah tampil berasal dari unsur NU dan semuanya pengurus pusat harian (PHP) yaitu Arief Mudatsir dan Suryadharma Ali. Lukman mempertanyakan pula apakah hal itu berarti pengurus wilayah dan daerah tidak boleh menjadi gubernur atau bupati. "Apa itu artinya Ketua DPW dan Ketua DPC PPP juga tidak boleh jadi gubernur atau bupati atau walikota," katanya. Lukman Hakim menyatakan, sangat disayangkan seorang tokoh sekelas Hamzah Haz mengeluarkan pernyataan seperti itu. "Seharusnya beliau dan mengayomi semua kader dan bahkan bersyukur kader-kadernya semua punya kualitas dan kapasitas untuk memimpin partai yang selama ini juga dibangunnya," kata anggota DPR dari Fraksi PPP tersebut. Pernyataan Hamzah Haz sangat bernuansa fait accompli yang tidak di tempatnya. Penentuan posisi Ketua Umum adalah hak dan wewenang muktamirin, sementara posisi menteri ditentukan oleh Presiden. "Seharusnya para senior partai memberi dukungan ke semua kadernya," katanya. Dengan begitu tidak ada kesan mendukung satu calon dan menghambat calon lain. Boleh saja memberikan dukungan pada seorang calon, namun tidak boleh menghambat yang lainnya. Kalau mau adil dan bijak, kader senior PPP mestinya berdiri dan bersikap sama terhadap semua calon yang maju.Sementara Suryadharma Ali ketika ditanya wartawan di Istana Negara, seusai menghadiri penganugerahan gelar pahlawan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis, hanya tersenyum menanggapi soal itu. Meski demikian dia mengaku prihatin dengan pernyataan Hamzah Haz. Hanya saja Suryadharma Ali tidak mau banyak menanggapi lebih serius. Suryadharma Ali yakin kader PPP tahu bahwa rangkap jabatan di Parpol tidak menjadi masalah. "Pak Hamzah Haz dulu juga Wapres dan memimpin PPP, itu soal manajemen saja saya kira," katanya. Ditanya soal pernyataan itu karena Hamzah Haz sudah punya calon, Suryadharma Ali juga tidak mempersoalkan. Suryadharma Ali sampai saat ini belum mendeklarasikan pencalonannya. "Nanti, tunggu saja, pasti akan saya lakukan pada waktunya," katanya.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006