"Saya mengapresiasi dan mendukung penekanan pidato Presiden Jokowi pada sektor maritim. Meskipun aspek yang disampaikan beliau tidak banyak, konsentrasi pemerintahan Jokowi ke depan sudah tergambarkan," kata Muzzammil.
Pria kelahiran Bandar Lampung 6 Juni 1965 itu mengatakan Indonesia dapat makmur melalui potensi laut, namun perlu ada kebijakan besar dalam memodernisasi industri strategis bidang perkapalan sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
"Negara harus memberikan perhatian khusus pada industri perkapalan dalam negeri sehingga kapal yang berkualitas dapat diproduksi sendiri dan anggaran dapat dialokasikan pada keperluan lain," kata pria yang biasa disapa Zamil itu.
Zamil menyarankan agar pihak yang terlibat dalam pemberdayaan potensi laut, seperti nelayan, lulusan sarjana perkapalan, kelautan, dan pertanian diberikan posisi khusus untuk mendukung kebijakan Pemerintahan Jokowi poros maritim.
Menurut dia, TNI dan Polri perlu memperkuat keamanan laut agar Indonesia terbebas dari eksploitasi negara lain mengingat luasnya laut sepanjang 5,8 juta kilometer persegi dengan lebih dari 17 ribu pulau.
Meski potensi kelautan diberdayakan, alumni S-1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia itu berharap penekanan pada poros maritim tidak menjadikan Presiden Joko Widodo mengabaikan aspek lain.
"Pak Jokowi tetap memberikan penekanan pada aspek lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang sudah dilakukan Pemerintahan SBY," katanya.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
