Tjahjo: perlu konsultasi prapenetapan politikus sebagai menteri

Semarang (ANTARA News) - Anggota DPR RI Tjahjo Kumolo memandang perlu Presiden RI Joko Widodo berkonsultasi dengan pimpinan partai politik sebelum menetapkan kader parpol atau politikus sebagai menteri.

"Konsultasi dengan pimpinan partai penting karena bisa saja orang yang dimaui Pak Jokowi (sapaan akrab presiden ke-7 RI Joko Widodo) untuk diminta sebagai pembantunya, tetapi masih diperlukan di partai," katanya melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Selasa.

Tjahjo, anggota DPR RI periode 2014--2019, prinsip rangkap jabatan partai dan pemerintahan harus dipisah sebagaimana prinsip Presiden Jokowi.

Menyinggung namanya disebut-sebut sebagai Menteri Dalam Negeri, sebagaimana daftar calon anggota kabinet yang tersebar di media sosial, Tjahjo mengatakan, "Saya sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan tidak tahu soal komposisi calon kabinet presiden karena itu kewenangan atau prerogatif Pak Jokowi sebagai presiden."

Ia mengatakan, "Seandainya Pak Jokowi akan mengambil pembantunya yang dipercaya dan kebetulan kader partai, saya kira Pak Jokowi akan berkonsultasi dengan ketua umum partai."

Kalau terkait dengan kader PDI Perjuangan, Tjahjo menegaskan, "Beliau (Presiden Jokowi, red.) akan berkonsultasi dengan Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan terlebih dahulu."

"Kita percayakan dan harus percaya kepada Presiden Jokowi untuk menyusun tim kerjanya," kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.