Harry pastikan BPK lebih transparan

BPK harus transparan, seluruh hasil audit harus dipublikasikan,"

Batam (ANTARA News) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan yang baru saja terpilih, Harry Azhar Azis, memastikan BPK lebih transparan di bawah kepemimpinannya.

"BPK harus transparan, seluruh hasil audit harus dipublikasikan," kata Harry kepada Antara melalui sambungan telepon di Batam, Kepulauan Riau, Selasa.

Sesuai dengan UU Keterbukaan Publik, maka setiap lembaga pemerintahan harus terbuka dengan informasi yang berhubungan dengan kepentingan umum, termasuk BPK.

Harry mengatakan akan mengusulkan kepada seluruh anggota BPK lainnya agar menginstruksikan setiap perwakilan BPK di daerah untuk mengaktifkan web. Web itu yang nantinya digunakan oleh BPK dalam mempublikasikan hasil auditnya.

"Berapa biaya membuat web, tidak mahal kan? Harusnya hasil audit dipublikasikan di web itu," kata Harry.

Ia menyatakan auditor tidak perlu khawatir hasil audit digunakan pihak tidak bertanggung jawab untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan.

Publikasi hasil audit BPK justru akan menjadi pengawasan oleh masyarakat bersama-sama, agar pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik dan efektif.

Harry mengatakan hasil audit BPK seyogyanya tidak melulu berdasakan laporan keuangan, melainkan harus diukur dari keberhasilan menekan kemiskinan dan pengangguran.

Kesuksesan pelaksanaan pemerintah ukurannya bukan hanya kepatuhan, kepatutan dan kewajaran dari sisi akuntansi, namun juga menyangkut kesejahteraan.

"Percuma jika hasil audit keuangan di suatu daerah wajar tanpa pengecualian tapi rakyatnya miskin dan pengangguran meningkat," kata Harry.

Seperti yang terjadi di salah satu daerah, dalam tiga tahun berturut-turut mendapatkan predikat WTP, namun warga di daerah itu ternyata belum sejahtera dengan indikator makin banyak pengangguran.

"Kalau itu terjadi, apanya yang salah, apakah pengelolaan keuangannya atau pemeriksaannya," kata dia.

Karena menurut Harry, hasil audit BPK harus sejalan dengan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengusulkan agar BPK memiliki parameter kesejahteraan rakyat. Dan dalam audit kesejahteraan itu, BPK dibantu oleh pengamat ekonomi dan politisi.

Harry Azhar Azis ditetapkan sebagai ketua BPK setelah meraih suara terbanyak dalam pemilihan Ketua BPK di Jakarta.