Kenaikan BBM bersubsidi akan picu merangkaknya biaya logistik

Kalau kita lihat biaya logistik, itu bisa naik tujuh sampai 10 persen,"

Jakarta (ANTARA News) - Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi Rp3.000 per liter dalam Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memicu merangkaknya biaya logistik sebanyak tujuh hingga 10 persen, kata Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Masita.

"Kalau kita lihat biaya logistik, itu bisa naik tujuh sampai 10 persen," kata Zaldy setelah dikonfirmasi di Jakarta, Senin

Zaldy menyebutkan kenaikan biaya logistik tersebut juga memicu mendongkraknya biaya transportasi sebesar 20-30 persen.

Namun, dia menambahkan dampak kenaikan biaya logistik dan biaya transportasi tersebut, imbas terbesarnya ke barang-barang sembako, seperti beras, minyak goreng dan lainnya.

"Kontribusi sembako terhadap logistik itu besar, yang paling berat itu sembako," katanya.

Dia mengatakan konsumen yang akan menanggung beban kenaikan kedua biaya tersebut.

"Dibebankan ke konsumen dan kita lihat dampak terbesarnya di barang-barang sembako," katanya.

Untuk itu, Zaldy meminta kepada pemerintah untuk melakukan pengurangan dampak ke harga sembako sebelum menaikkan harga BBM bersubsidi dengan memfokuskan dana subsidi ke sembako sebagai salah satu sektor produktif.

"Tapi memang fokus ke sembako karena yang akan terkena dampak kenaikan BBM," katanya.

Dia menyebutkan dari seluruh biaya logistik, biaya untuk bahan bakar itu sekitar 40 persen dan 60 persen biaya transportasi.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Suryo Bambang Sulisto meminta Jokowi segera membereskan persoalan BBM bersubsidi dalam 100 hari kerjanya.

"Membereskan masalah subsidi BBM, itu yang paling penting," katanya.

Dia meminta Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi agar permasalahan infrastruktur bisa sedikit demi sedikit terselesaikan karena dana yang digunakan untuk subsidi BBM bisa dialihkan ke infrastruktur.

"Tergantung ketersediaan dana, tergantung dengan kebijakan kenaikan BBM," katanya.