Lima fraksi DPR serahkan nama anggota komisi

Jakarta (ANTARA News) - Baru lima dari 10 fraksi di DPR RI yang menyerahkan daftar nama untuk ditetapkan sebagai anggota komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) pada rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Selasa.

Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, yang memimpin rapat paripurna hingga mengetukkan palu tanda ditutupnya kegiatan yang mengagendakan penetapan anggota komisi dan AKD di Gedung MPR/DPR/DPD RI, belum ada tambahan nama dari fraksi lainnya.

Kelima fraksi yang sudah menyerahkan daftar nama anggotanya untuk mengisi 11 komisi dan AKD adalah Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera (FPKS), serta Fraksi Partai Demokrat.

Sedangkan, lima fraksi lainnya yang belum menyerahkan nama-nama anggotanya untuk mengisi komisi-komisi dan AKD adalah, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
(FPKB), Fraksi Partai Hanura, serta Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP).

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima mengatakan, penetapan anggota komisi dan AKD merupakan paket yang tidak dapat dipisahkan, sehingga ia mengusulkan agar rapat paripurna diskors
sementara untuk melakukan lobi antara pimpinan sidang dan pimpinan fraksi.

"Bagi fraksi-fraksi yang sudah menyerahkan daftar nama anggota fraksi bisa ditetapkan hari ini, tapi bagi fraksi-fraksi yang belum menyerahkan daftar nama anggotanya kami masih meminta waktu," kata
Aria Bima.

Anggota DPR RI dari Fraksi PPP, Reni Marlinawati mengusulkan, agar penetapan nama-nama anggota komisi dan AKD ditunda karena masih ada lima fraksi lainnya yang belum menyelesaikan penyusunan komposisi anggota komisi dan AKD.

Demi kebersamaan, kata dia, jika penetapan anggota komisi dan AKD ditunda sampai Rabu (22/10), tidak mengganggu apapun dan tidak berkorelasi dengan penetapan kabinet, sehingga lebih baik pengambilan keputusan ditunda dulu.

Sementara itu, anggota Fraksi PAN, Sukiman menegaskan, DPR RI perlu segera menetapkan komposisi anggota komisi dan AKD sehingga lembaga legislatif tersebut dapat segera menjadi mitra Pemerintah dalam membahas program-program kerja.

"Anggota Dewan sudah ditunggu rakyat untuk bekerja. Kalau harus menunggu pengumuman kabinet, apakah kita harus menunggu terus," katanya.