Nelayan harap pemerintahan baru tambah kuota BBM

Kendari (ANTARA News) - Para nelayan di Kota Kendari terutama yang bermarkas di Pelabuhan Samudera (PPS) Kendari, Sulawesi Tenggara, mengharapkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bagi nelayan.

Salah seorang nelayan di PPS Kendari, Madong (45) di Kendari Selasa mengatakan kuota BBM jenis solar yang dialokasikan untuk nelayan di Kendari sangat sedikit sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan nelayan secara optimal.

"Jumlah kapal nelayan yang beroperasi di PPS Kendari sebanyak 560 buah. Kapal nelayan sebanyak itu, hanya dialokasikan BBM dari pihak Pertamina sebanyak 400 kilo liter per bulan," katanya.

Padahal kata dia, kebutuhan BBM solar untuk 560 kapal nelayan di Kendari tersebut idealnya sebanyak 1.400 kilo liter per bulan.

"Terbatasnya kuaota BBM itu, membuat para nelayan Kendari tidak maksimal melaut menangkap ikan," katanya.

Waktu melaut yang seharusnya butuh seminggu katanya, terpaksa hanya melaut tiga sampai empat hari karena stok BBM yang dibawa para nelayan, sangat terbatas, jauh dari kebutuhan ideal.

Bahkan ujar dia, kerap kali sebagian nelayan terpaksa tidak melaut karena tidak kebagian BBM saat mengantre di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk nelayan.

"Bagaimana kesejahteraan kita para nelayan bisa meningkat kalau kebutuhan BBM untuk melaut sangat jauh dari memadai. Makanya, kita harapkan pemerintahan Jokowi - JK bisa menambah kuota BBM nelayan, sehingga kita para nelayan bisa maksimal melaut menangkap ikan," katanya.

Keterangan serupa juga disampaikan Ridwan (35), salah seorang pengelola kapal penangkap ikan di PPS Kendari.

Menurutnya, keterbatasan kapal nelayang penangkap ikan memperoleh BBM jenis solar di Kendari, menyebabkan hasil tangkapan ikan para nelayan jauh dari maksimal.

"Tidak maksimalnya hasil tangkapan ikan itu, membuat kesejahteraan keluarga para nelayan dari tahun ke tahun tidak banyak berubah. Keluarga para nelayan masih tetap hidup di bawah garis kemiskinan," katanya.

Karena itu katanya, jika pemerintahan Jokowi - JK ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga para nelayan, tidak ada cara lain kecuali harus menambah kuota BBM nelayan sesuai kebutuhan, sebanyak 1.400 kilo liter per bulan.