Jakarta (ANTARA News) - "Program pemerintah memperbanyak Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk mensejahterakan masyarakat tanpa melalui praktek rentenir," kata Menteri Negara Koperasi dan UKM, Suryadharma Ali, di Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Rabu. Menurutnya, program pemerintah memperbanyak LKM hingga kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia dimaksudkan sebagai solusi penyediaan permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang hingga kini masih menjadi masalah utama. "Lembaga Keuangan Mikro dimaksudkan juga untuk menjaga masyarakat dari praktek rentenir," kata Menkop ketika meninjau Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Mina itu. Pada 2005, kata menteri, terdapat 440 LKM dikembangkan, pada 2006 ada 1.600 LKM, pada 2007 ada 2.000 LKM, dan pada 2008 terdapat 2.100 LKM lebih, dan diharapkan di seluruh kecamatan di Indonesia telah memiliki LKM. Selain itu, kata Menkop, ada Lembaga Mikro Keuangan lain yang bernama Perkasa (Perempuan Keluarga Sehat Sejahtera), Lembaga Keuangan Mikro khusus untuk perempuan. Misal Majelis Ta`lim, organisasi-organisasi wanita yang pengurusnya perempuan. "Karena pengalaman saya di banyak tempat, koperasi-koperasi yang pengurusnya perempuan biasanya mengelolanya dengan baik," kata menteri. Selain itu, kata Menkop, masih ada koperasi model lain, pemberdayaan ekonomi masyarakat pondok pesantren, yang bisa diakses oleh pesantren dengan menggunakan koperasi pondok pesantren (Kopontren). Menurut Menkop, koperasi semacam itu, diharapkan bukan saja menjadi instrumen untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi juga diharapkan menjadi instrumen pendidikan masyarakat. Dalam kunjungan kerja itu, Menkop Suryadharma Ali beserta rombongan meninjau perkembangan sejumlah KUD bantuan Kementerian KUKM. Di samping melakukan inspeksi atas perkembangan KUD Bina Mina di Labuhan Maringgai, menteri juga meninjau perkembangan pabrik es, Pengusaha Kecil Alsintan di Lampung Timur, dan Gerakan Koperasi Kota Mentro. (*)

Copyright © ANTARA 2006