Poros maritim adalah doktrin tujuan bersama

Poros maritim dapat dipahami sebagai sebuah doktrin yang memberi arahan mengenai tujuan bersama,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan Poros Maritim Dunia sebagaimana kerap didengungkan Presiden terpilih Joko Widodo adalah sebuah doktrin guna mencapai tujuan bersama yang baik.

"Poros maritim dapat dipahami sebagai sebuah doktrin yang memberi arahan mengenai tujuan bersama," kata Sharif Cicip Sutardjo di Jakarta, Jumat.

Menurut Sharif, Poros Maritim Dunia dapat menjadi doktrin bagi Indonesia terlebih mengingat bangsa ini melihat dirinya sebagai kekuatan di antara dua samudera, yaitu Hindia dan Pasifik.

Selain itu, ujar dia, doktrin itu juga menekankan realitas geografis, geostrategis, dan geoekonomi Indonesia yang masa depannya dinilai tergantung kepada dinamika antara kedua samudera tersebut.

Ia juga mengemukakan, gagasan poros maritim tidak berhenti pada level abstraksi dan konseptualisasi namun diimplementasikan dalam pembangunan kelautan menuju Negara Maritim.

"Poros maritim dapat dilihat sebagai sebuah visi atau cita-cita mengenai Indonesia yang ingin dibangun," paparnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan berpendapat, poros maritim merupakan sebuah seruan besar untuk kembali ke jati diri Indonesia atau identitas nasional sebagai sebuah negara kepulauan.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyambut positif visi maritim yang digaungkan oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla karena dinilai dapat menurunkan biaya logistik yang selama ini dikeluhkan dunia usaha.

"Visi maritim yang dimiliki pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan memberikan kesempatan investasi kepada swasta nasional disambut positif oleh pelaku usaha logistik," kata Wakil Ketua Komite Tetap bidang Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kadin Indonesia, Zaldi Masita di Jakarta, Selasa (30/9).

Menurut dia, implementasi visi maritim itu juga dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan layanan logistik kemaritiman yang efisien dan efektif serta memiliki daya saing tinggi.

Ia berpendapat, hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan mengakhiri dominasi penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia yang selama ini dikendalikan BUMN.

(M040/R010)