Gerindra : Prabowo - Jokowi tidak bahas Perppu - ANTARA News

Ini adalah silaturahmi biasa yang dilakukan oleh kedua tokoh nasional itu, apalagi ini pertemuan penting bagi keduanya,"

Makassar (ANTARA News) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Arief Poyuono menegaskan pertemuan Prabowo Subianto-Joko Widodo bukan untuk membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014.

"Ini adalah silaturahmi biasa yang dilakukan oleh kedua tokoh nasional itu, apalagi ini pertemuan penting bagi keduanya," ujar Arief Puyuono yang dihubungi melalui telepon genggamnya (HP) dari Makassar, Jumat.

Ia mengatakan, pertemuan Jokowi dan Prabowo di Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu lebih banyak membahas mengenai bangsa ini.

Namun dalam pertemuan itu tidak membahas mengenai hal-hal yang telah berlalu seperti pemilihan presiden maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 itu karena Koalisi Merah Putih (KMP) tetap menolaknya.

Menurut Arief, Joko Widodo selaku presiden terpilih juga tidak pernah menyetujui apakah Perppu Pilkada itu akan diterima atau ditolak oleh DPR-RI yang akan segera dibahas.

Arief Puyuono tidak ingin semua pihak mengaitkan pertemuan Jokowi-Prabowo dengan Perppu karena saat pertemuan tidak sekalipun keduanya membahas soal Perppu.

"Jokowi itu orang pekerja, bukan orang yang mengutamakan politik. Jadi tidak ada pembicaraan ke arah situ (Perppu)," katanya.

Jokowi, bagi Arief, adalah orang yang tahu diri. Tidak melupakan siapa yang membawa dia ke Jakarta. Jokowi adalah sosok politisi yang santun, sopan, terlebih mengetahui tatakrama.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Arqam Azikin berpandangan bahwa pertemuan kedua tokoh tersebut merupakan sinyal diterimanya Perppu nantinya.

"Menurut saya Perppu akan lancar. Kalau Prabowo menahan Perppu, maka Gerindra juga akan terkena imbasnya," tandasnya.

Apalagi, lanjut Arqam, usai bertemu dengan Jokowi, Prabowo menegaskan akan mendukung semua kebijakan pemerintahan baru, utamanya secara terang mengarah kepada kepentingan rakyat. Sementara diketahui, Perppu isinya jelas mengedepankan kepentingan rakyat.

"Perppu kan menunjukkan pilkada langsung melalui rakyat. Jadi kalau ditolak, berarti Prabowo melabrak pernyataannya sendiri. Saat itu pula Prabowo dan semua petinggi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih bakal dimusuhi oleh rakyat," katanya.
(KR-MH/A034)