"Terhadap semua ide mengenai tekanan itu...saya akan jelaskan....pertemuan antara kedua kepala negara adalah pertemuan sejajar... Indonesia adalah negara besar dan penting di dunia," kata Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia B.Lynn Pascoe
Jakarta (ANTARA News) - Kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) George W Bush ke Indonesia selama 10 jam tidak bertujuan menekan Pemerintah Indonesia terkait dengan sejumlah kebijakan AS dalam berbagai isu internasional, khususnya isu nuklir Iran. "Terhadap semua ide mengenai tekanan itu...saya akan jelaskan....pertemuan antara kedua kepala negara adalah pertemuan sejajar... Indonesia adalah negara besar dan penting di dunia," kata Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia B.Lynn Pascoe dalam jumpa pers di Kedubes AS di Jakarta, Rabu. Kunjungan Bush ke Indonesia seusai menghadiri pertemuan forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) pada 20 November di Vietnam merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke AS pada Mei 2005. Menurut dia, Pemerintah Indonesia dan AS memiliki hubungan yang baik dalam upaya bersama untuk menyelesaikan isu-isu internasional, mewujudkan kehidupan dunia yang lebih baik. Sekalipun tidak memberikan perincian mengenai agenda Bush di Indonesia, Pascoe mengatakan topik pembicaraan dalam pertemuan antara kedua kepala negara itu akan berkisar pada pembahasan isu-isu internasional dan upaya untuk memajukan hubungan bilateral. "Akan ada pembicaraan mengenai hubungan bilateral, tentang semua hal. Bukan membicarakan masa lalu namun hubungan di masa mendatang. Kedua negara peduli untuk dapat terus bekerja sama dalam jangka panjang," katanya. Pascoe menekankan pentingnya kerjasama internasional antara sejumlah negara di dunia untuk menyelamatkan masa depan dunia. "Pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Lebanon adalah salah satu bukti dari itu. Indonesia turut mengambil tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan dunia yang lebih bagus...Ini wujud kepedulian Indonesia," katanya. Saat ditanya mengenai keuntungan yang akan diperoleh Pemerintah Indonesia dari kunjungan Bush di Bogor, Pascoe mengatakan Pemerintah AS sangat tertarik dengan perekonomian Indonesia dan sejumlah masalah yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. "AS ingin Indonesia sukses dalam melakukan segala sesuatunya dengan baik, yang terbaik bagi rakyat Indonesia...AS akan membantu dalam perbaikan kualitas di sejumlah bidang yang memerlukan seperti pendidikan, kesehatan, dan anti korupsi," katanya. Dalam hal pendidikan, lanjut dia, baru-baru ini Pemerintah AS meresmikan program "Sesame -Street", sebuah program pendidikan bagi anak-anak yang menggunakan media boneka. "Program itu sukses di AS sejak era 60an," ujarnya seraya menambahkan Pemerintah AS mengucurkan bantuan senilai 200 juta dolar AS untuk membantu Indonesia dalam program pengentasan kemiskinan. Menurut Pascoe, sejumlah bantuan yang diberikan Pemerintah AS kepada Indonesia melalui program rehabilitasi di Aceh juga merupakan salah satu wujud kepedulian AS kepada perekonomian Indonesia. Indonesia dan AS memiliki kepedulian yang sama mengenai masa depan dunia, untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang jauh lebih baik, dan dari waktu ke waktu kerjasama antara keduanya makin baik, katanya. Pada kesempatan itu, Pascoe juga mengungkapkan gagasan untuk memilih Kota Bogor sebagai lokasi pertemuan antara kedua kepala negara itu datang dari dia. "Di Bogor ada istana presiden dan juga merupakan lokasi pertemuan APEC pada tahun 90an," katanya. Dia juga membantah berita bahwa pembangunan landasan helikopter di Istana Bogor mengorbankan sejumlah pohon. Mengenai standar pengamanan lokasi pertemuan, Pascoe mengatakan setiap pertemuan kepala negara tentu akan memiliki suatu standar pengamanan tertentu. "Kepala negara tidak akan bepergian ke suatu tempat tanpa pengamanan khusus. Itu juga yang terjadi ketika Presiden Yudhoyono berkunjung ke AS," katanya. Namun saat ditanya mengenai rencana pemutusan jaringan telepon selama kunjungan Bush, Pascoe mengatakan dia mengetahui informasi itu dari media dan menegaskan usulan itu tidak muncul dari Pemerintah AS.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006