Aptisi: penegerian PTS bebani APBN

Yogyakarta (ANTARA News) - Perubahan status 12 perguruan tinggi swasta menjadi negeri akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara cukup besar setiap tahun, kata Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Edy Suandi Hamid.

"Hal itu memang tidak masalah demi mencerdaskan anak bangsa. Namun masalahnya adalah apakah hal itu merupakan pilihan terbaik dan optimal?," kata Edy di Yogyakarta, Kamis.

Ia mengatakan seharusnya dana yang besar tersebut bisa digunakan untuk penguatan ribuan perguruan tinggi swasta (PTS) yang ada, yang masih kembang kempis menghadapi masalah pendanaan dan persoalan lainnya.

"Penegerian seharusnya didasari kriteria yang jelas, dan untuk daerah-daerah atau provinsi yang belum ada perguruan tinggi negeri (PTN). Namun yang terjadi selama ini, kriterianya tidak jelas dan tidak terbuka," katanya.

Menurut dia, dari 12 PTS yang dinegerikan itu sebagian besar berada di Pulau Jawa, bahkan pada kota besar yang sudah banyak PTN-nya dan akses masyarakat untuk kuliah relatif mudah seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Medan.

"Oleh karena itu, kami prihatin dengan penegerian 12 PTS baru-baru ini," kata mantan rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu.

Ia mengatakan Aptisi mendukung penegerian atau pendirian PTN di daerah-daerah perbatasan.

"Hal itu lebih realistis karena bisa membangun daerah perbatasan yang selama ini dianggap inferior, sekaligus menjadi basis penguatan ekonomi sosial politik wilayah perbatasan tersebut," kata Edy.

(B015/M008)