Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meragukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Keppres No 17 tahun 2006 dapat mempercepat reformasi birokrasi. Menurut Ketua MPR RI, HIdayat Nur Wahid, seusai menghadiri acara Jambore Nasional AICIDA di Senayan, Jakarta, Rabu, hal ini karena tidak melihat adanya fokus dari pembentukan Keppres tersebut untuk percepatan reformasi birokrasi. "Saya tidak melihat Keppres tersebut fokus untuk percepatan reformasi birokrasi, jika fokusnya reformasi birokrasi sebaiknya pemerintah langsung saja membuat Instruksi Presiden untuk masing-masing kementrian guna memaksimalkan agenda reformasi yang ditentukan waktunya misalnya satu tahun dan kemudian dievaluasi," kata Hidayat. Selain itu, menurut dia, polemik UKP3R yang terjadi saat ini harus segera diselesaikan antara Presiden dan Wakil Presiden secara elegan, agar lembaga pemerintahan dan para pemimpin bangsa tidak jatuh ke dalam polemik yang berlarut-larut. "Masih banyak masalah seperti asap kebakaran hutan, lumpur lapindo, banjir dan masalah-masalah lainnya yang lebih besar yang tidak akan terselesaikan jika lembaga-lembaga pemerintah dan para pemimpin bangsa terlibat terus ke dalam polemik," katanya. Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu siang, mengadakan pertemuan dengan Presien Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan dalam pertemuan yang tidak dijadwalkan. Jusuf Kalla yang mengenakan baju berwarna putih tiba di Kantor Kepresidenan sekitar pukul 12.55 WIB dan kemudian menyusul Presiden Yudhoyono tiba di kantornya pukul 13.10 WIB. Pertemuan Presiden dan Wapres itu berlangsung sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet Terbatas. Namun belum diketahui apakah pertemuan Yudhoyono dengan Jusuf Kalla itu berkaitan dengan Sidang Kabinet Terbatas atau tidak. Pada Jumat (3/11), Presiden juga memanggil Wapres ke kantornya untuk membicarakan pelaksanaan tugas Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R). Usai pertemuan tersebut, juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan, pembentukan UKP3R tersebut tidak mengubah tata kerja Presiden, Wapres, Menko serta para menteri. "Hubungan Presiden dan Wapres tetap mesra," kata Andi. Namun beberapa jam kemudian, usai menghadiri sebuah pertemuan Golkar, Jusuf Kalla mengatakan, tidak diperlukan badan baru untuk melakukan koordinasi di antara para menteri. "Tidak diperlukan lagi koordinasi yang lain," kata Jusuf Kalla. Pada Senin (6/11), Andi mengatakan kepada pers, pemerintah sedang menyusun tata kerja UKP3R dan akan terus melakukan sosialisasi tentang pembentukan badan baru tersebut. Ia mengatakan, penyusunan tata kerja UKP3R tersebut diperlukan antara lain karena masih terjadi kesimpangsiuran di antara masyarakat mengenai kehadiran badan baru tersebut.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006