Polisi Aljazair lakukan aksi duduk di gedung pemerintahan

Aljier (ANTARA News) - Ratusan polisi Aljazair melakukan aksi duduk di luar gedung perkantoran pemerintah di Aljier pada Rabu untuk menuntut kondisi kerja yang lebih baik, dalam aksi protes hari ketiga oleh petugas polisi.

Petugas keamanan sangat jarang turun ke jalan di negara Afrika Utara itu, di mana Partai Fron Pembebasan Nasional dan militer mendominasi politik sejak merdeka dari Prancis pada 1962, meskipun protes terkait pekerjaan, perumahan dan gaji umum terjadi.

Dengan meneriakkan tuntutan agar kepala polisi turun serta menyanyikan lagu kebangsaan, sekitar 500 polisi memenuhi jalan masuk gedung dan meminta negosiasi dengan presiden.

"Kami berada di bawah tekanan yang terlalu banyak, 48 jam tanpa istirahat, terlalu banyak tekanan," kata salah satu polisi merujuk pada shift kerja, seperti dilaporkan Reuters.

Protes di Aljier tersebut dimulai pada Selasa saat ratusan petugas berjalan melintasi jalanan sebagai bentuk solidaritas untuk kolega mereka di dekat kota Ghardaia yang cedera dalam bentrok antara kelompok Arab dan Berber.

Kerusuhan pecah pada Selasa antara dua kelompok masyarakat di dekat kota itu, menewaskan dua orang dan beberapa toko terbakar.

Ghardaia yang terletak sekitar 600 km dari Aljier merupakan kampung komunitas Arab maupun Mozabite Berber yang menggunakan bahasa masing-masing serta sekolah Islam mereka sendiri. Kawasan itu seringkali menjadi lokasi bentrok terkait pekerjaan, perumahan dan tanah.

Kekerasan serupa terjadi di kawasan itu tahun lalu dan menewaskan setidaknya lima orang.

Protes-protes tersebut sepertinya tidak mengancam keamanan secara nasional di negara anggota OPEC itu, di tengah kekhawatiran warga Aljazair mengenai kemelut politik setelah perang era 1990-an antara militer dan kelompok militan yang menewaskan 200 ribu orang.

Pasukan keamanan masih berperang melawan sisa-sisa Al-Qaeda dan sejak terjadinya konflik pada 2011 di negara tetangga seperti Tunisia, Libya, dan Mesir, mereka semakin mendapat tekanan untuk mencegah kerusuhan sosial di negara tersebut.

(Uu.S022)