Bappenas telah diskusi tentang RPJMN dengan Tim Transisi

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana mengatakan telah berdiskusi dan menyampaikan isi dokumen rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan Tim Transisi pemerintahan baru.

"Buku satu dan dua, sudah diberikan kepada tim transisi dan disampaikan, basically mereka sudah inline," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Armida mengatakan Tim Transisi telah menyepakati beberapa poin dalam Buku I tentang prioritas nasional dan buku II tentang strategi pembangunan bidang, namun ada beberapa hal yang belum tercantum dalam RPJMN tersebut.

"Kecuali soal visi misi presiden baru, revolusi mental dan pembangunan maritim, ini belum masuk dalam rencana teknokratik," jelasnya.

Sementara, untuk Buku III tentang arah pengembangan wilayah nasional yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antarwilayah, sedang dalam proses penyelesaian secara definitif dan belum disampaikan kepada tim transisi.

"Basis rancangan teknokratik ini sudah solid dan kuat untuk pembangunan lima tahun ke depan," kata Armida.

Dokumen RPJMN 2015-2019 disusun melalui proses birokrasi antara lain oleh serangkaian studi di berbagai bidang pembangunan, forum konsultasi publik di beberapa daerah serta mengacu pada amanat UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Pertemuan dengan tim transisi dilakukan karena menurut UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bertugas menyiapkan dokumen RPJMN yang menjabarkan visi dan misi presiden terpilih.

Beberapa isu lain yang muncul pada sesi diskusi dengan tim transisi antara lain mengenai bagaimana meningkatkan peran Bappenas dalam pembangunan, mekanisme mengawal visi dan misi presiden agar dapat diwujudkan serta mekanisme perencanaan dan penganggaran.

Selain itu, ikut dilakukan pembahasan mengenai efektivitas fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta identifikasi langkah penyempurnaan yang bisa dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih baik.