Legislator: kabinet adalah hak prerogarif presiden

Jujur, saya `ga` tahu (kabinet Jokowi-JK, red.). (Siapa, red.) Yang dari partai pun saya belum tahu. Tunggulah sampai ada penyampaian resmi,"

Semarang (ANTARA News) - Anggota DPR RI Tjahjo Kumolo menegaskan pemilihan menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan hak prerogatif Presiden.

"Jujur, saya ga tahu (kabinet Jokowi-JK, red.). (Siapa, red.) Yang dari partai pun saya belum tahu. Tunggulah sampai ada penyampaian resmi," kata Sekjen DPPD PDI Perjuangan itu di Semarang, Selasa malam.

Hal tersebut diungkapkannya saat ditanya perihal kabinet Jokowi-JK, usai menghadiri peringatan Pertempuran Lima Hari di Semarang yang dipusatkan di kawasan Tugu Muda Semarang.

Tjahjo berkali-kali menjawab tidak tahu saat ditanya tentang figur-figur yang masuk dalam kabinet Jokowi, seraya mengatakan pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

"Saya tidak tahu, itu kan hak prerogatif Presiden. Itu (kabinet, red.) haknya Presiden," kata sosok kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 1 Desember 1957 itu.

Ditanya pengumuman resmi kabinet Jokowi-JK, Tjahjo mengatakan secara etika semestinya disampaikan setelah Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019.

"Etikanya setelah tanggal 20 Oktober 2014 (setelah Jokowi dilantik, red.) dong. Sampai tanggal 20 Oktober sebelum sumpah (pelantikan) kan masih Pak Susilo Bambang Yudhoyono presidennya," katanya.

Peringatan Pertempuran Lima Hari di Semarang tersebut dihadiri oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Pertempuran Lima Hari di Semarang merupakan perlawanan para pemuda dan rakyat Kota Semarang melawan tentara Jepang yang berlangsung selama lima hari, yakni pada 15--20 Oktober 1945. (*)