Wapres minta pemerintah daerah sukseskan reformasi birokrasi

Saya melihat sudah banyak kabupaten - kota yang sudah dapat dijadikan contoh dalam melaksanakan reformasi birokrasi,"

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden (wapres) Boediono meminta seluruh pemerintah daerah bekerja keras dalam menyukseskan reformasi birokrasi.

"Saya melihat sudah banyak kabupaten - kota yang sudah dapat dijadikan contoh dalam melaksanakan reformasi birokrasi," kata Wapres Boediono di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan, reformasi birokrasi yang dilakukan selama lima tahun ini adalah langkah awal untuk membuat Indonesia yang modern, karena birokrasi modern adalah pilar dari negara modern yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Reformasi birokrasi, kata wapres, adalah suatu keharusan bagi bangsa manapun.

"Meski akan memakan waktu yang lama, apa yang telah dilakukan ini merupakan awal dari perjalanan yang cukup panjang, minimal satu generasi," katanya.

Bagi Wapres, pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan telah mengubah sesuatu yang beku menjadi terbuka.

"Perbaikan pelayanan publik ini tidak hanya di pusat, tetapi juga sudah mulai dilaksanakan di daerah, terutama pemerintah provinsi," katanya.

Dia berharap pemerintah kabupaten dan kota pun turut bekerja keras untuk melaksanakan reformasi birokrasi.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menyampaikan bahwa reformasi birokrasi sebagai agenda nasional yang telah menjadi bagian dari perencanaan nasional jangka panjang.

"Untuk mengoptimalkan reformasi birokrasi guna meningkatkan daya saing bangsa, pada tahun 2011 telah ditetapkan sembilan program percepatan reformasi birokrasi, yakni penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS, penataan sistem seleksi CPNS dan promosi PNS secara terbuka," katanya.

Selain itu, profesionalisme PNS, pengembangan sistem pemerintahan elektronik, peningkatan pelayanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur, peningkatan kesejahteraan PNS, serta Efisiensi penggunaan fasilitas dan prasarana kerja PNS.(*)