Kemenpu pastikan pembangunan Bendungan Mujur mulai 2015

Saat ini untuk Bendungan Mujur sedang dalam tahap desain. Mudah-mudahan tahun 2015 sudah bisa `ground breaking`,"

Mataram (ANTARA News) - Kementerian Pekerjaan Umum memastikan ground breaking pembangunan Bendungan Mujur di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, NTB sudah bisa dilaksanakan pada 2015.

"Saat ini untuk Bendungan Mujur sedang dalam tahap desain. Mudah-mudahan tahun 2015 sudah bisa ground breaking," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Lombok Timur, Selasa.

Djoko Kirmanto, menyebutkan selain Mujur di NTB terdapat juga Bendungan Meninting yang sudah masuk dalam agenda prioritas Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera di bangun. Karenanya, pihaknya menjamin semua usulan yang masuk dari daerah terkait pembangunan waduk atau bendungan tidak boleh di tolak.

"Kalau sudah oke, tidak ada alasan untuk tidak dikerjakan. Sebab, masalah sumber daya air masuk dalam prioritas prima di Kementerian PU," tegasnya.

Menurut dia, persoalan sumber daya air merupakan masalah krusial yang harus secepanya diatasi. Karena tanpa ada air tidak ada pangan, tidak ada kehidupan. Mengingat, keberadaan sumber air dengan sendirinya memberikan jaminan bagi keberlangsungan generasi berikutnya.

Dari total anggaran yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum, sebut Djoko Kirmanto, 25 persen di peruntukkan untuk pembangunan sumber daya air. Akan tetapi, meskipun anggaran pembangunan waduk atau bendungan cukup besar, tidak semua bisa di realisasikan.

"Kenapa tidak semua tempat yang diusulkan bisa dibangun. Karena, sebelum itu dibangun diperlukan sebuah kajian, mulai dari alokasi, tempat, peta sehingga memungkinkan untuk dibangun, terutama paling menentukan kondisi alam harus ada cekungan yang nantinya bisa menampung air," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Provinsi NTB Dwi Sugiyanto, mengatakan pemerintah pusat siap mengalokasikan anggaran Rp240 miliar untuk pembangunan Bendungan Mujur di Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah. Dimana, anggaran sebesar itu dialokasikan untuk pengerjaan fisik diluar biaya pembebasan lahan.

Sedangkan, untuk pembebasan lahan diharapkan menggunakan dana talangan atau sharing anggaran antara Pemprov NTB dan Pemkab Loteng. Namun, berapa jumlah anggaran yang harus disiapkan kedua pemerintah daerah, masih dalam pembahasan.

"Sampai saat ini kita masih hitung berapa kalkulasinya, karena setiap saat harga lahan pasti saja berubah," katanya.

Perencanaan pembangunan Bendungan Mujur, sudah wacanakan sejak 1974. Bahkan, Dinas PU & ESDM Lombok Tengah menyebutkan lahan yang telah dibebaskan pemerintah untuk pembangunan Bendungan Mujur baru belasan hektare. Jumlah tersebut memang belum seberapa dibandingkan rencana luas Bendungan Mujur yang diperkirakan mencapai 334 hektar. (*)