Depok (ANTARA News) - Mantan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, menyarankan walikota Depok untuk tidak takut menghadapi polemik politik yang terjadi di Kota Depok, karena dalam berpolitik ada implikasi positif dan negatif. Amien Rais ketika menghadiri acara ulang tahun WS Rendra, di Depok, Selasa mengatakan niat DPRD Depok untuk membawa masalah dugaan pelanggaran oleh Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail ke MA sudah bagus. Kalau memang betul ada penyelewengan nanti akan kelihatan, jika tidak, maka Nur Mahmudi tidak usah takut, tegas dia. Menurut Amien, Nur Mahmudi harus memberi klarifikasi jika memang ada penyelewengan atau korupsi, namun jika memang tidak ada penyelewengan, permasalahan akan selesai. Mengenai adanya pendapat yang menyatakan bahwa polemik tersebut untuk menjatuhkan citra salah satu partai politik, Amien mengatakan tidak perlu berburuk sangka. "Orang ditembak pasti ada sasarannya, jadi jangan lantas memikirkan yang terlalu jauh," katanya. Dikatakannya yang penting sekarang jika Nur Mahmudi memang "clean", maka dia akan tertawa lebar dan yang menuduh dengan mengatakan macam-macam akan kecele. "Tetapi kalau tuduhan DPRD itu benar, maka akan menjadi pelajaran bagi kita semua," katanya. Sementara itu, anggota DPRD dari fraksi PKS, Qurtifa Wijaya, mengatakan upaya DPRD Kota Depok minus Fraksi PKS untuk menurunkan Walikota Depok Nurmahmudi Ismail sarat dengan kepentingan pribadi dan politik. Indikasi ini jelas terlihat dari pernyataan Ketua DPRD, Naming Bothin, kepada media lokal beberapa waktu lalu bahwa walikota keras kepala, tidak mau mendengar masukan Dewan agar tidak mengganti Sekretaris Daerah Winwin Winantika. Ia mengatakan keinginan kuat dipertahankannya Winwin Winantika sebagai Sekda oleh mayoritas anggota Dewan tentunya perlu dipertanyakan. Di samping Walikota, Sekda adalah sosok yang punya peran penting dalam memegang kendali birokrasi. Peran Sekda sangat besar dalam mengontrol birokrasi pemerintahan, karena berbagai kebijakan Walikota diterjemahkan kepada kepala-kepala Dinas melalui Sekda. Bahkan Sekda punya kedudukan strategis sebagai ketua Panitia Anggaran Eksekutif. Lebih lanjut Qurtifa mengatakan saat ini terlihat kinerja birokrasi Depok mengalami kemandegan karena terpecah menjadi dua kubu. Pihak pertama adalah pihak yang mendukung berbagai kebijakan Walikota, sedang pihak kedua adalah yang berseberangan dan enggan mendukung kebijakan Walikota. Pihak kedua diindikasi sebagai birokrat pendukung mantan walikota lama yang kalah dalam pilkada. (*)

Copyright © ANTARA 2006