Polres Sleman antisipasi kerawanan jelang pelantikan presiden

Sleman (ANTARA News) - Kepolisian Resor Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin, menggelar apel siaga Kepala Pos Keamanan Lingkungan untuk mengantisipasi kerawanan menjelang pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober.

"Apel siaga ini melibatkan sekitar 400 Kepala Pos Keamanan Lingkungan (Kaposkamling) yang ada di Sleman," kata Kapolres Sleman AKBP Ihsan Amin.

Menurut dia, untuk mengantisipasi kerawanan yang terjadi menjelang maupun saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pihaknya sengaja menggandeng Kaposkamling di Sleman.

"Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sleman masih kondusif," katanya.

Ia mengatakan, kondisi ini tidak menutup kemungkinan terjadinya gesekan antar warga karena berbeda kepentingan sehingga langkah antisipasi terhadap kerawanan dan gangguan menjelang pelantikan perlu dilakukan.

"Kami menggandeng Kaposkamling untuk berperan serta menjaga keamanan di lingkungan pedesaan. Keberadaan Kaposkamling dapat membantu menangani persoalan kecil agar tidak menjadi permasalah besar yang dapat mengganggu situasi kamtibmas. Jika ada masalah, Kaposkamling dapat menyelesaikannya dengan warga, baru jika mengalami hambatan diselesaikan dengan Polri dan TNI," kata Kapolres usai memimpin apel.

Ihsan mengatakan, di wilayah Sleman terdapat 3.157 Poskamling, dari jumlah tersebut, sebanyak 2.425 poskamling aktif, sementara lainnya tidak aktif.

"kami mengimbau kepada mitra Polri untuk mengaktifkan kembali poskamling yang tidak aktif sehingga tercipta suasana aman dan kondusif. Selain Kaposkamling, pengamanan pelantikan Presiden juga melibatkan TNI dan unsur lainnya," katanya.

Sedangkan Bupati Sleman Sri Purnomo yang hadir dalam apel siaga tersebut berharap, masyarakat ikut berperan serta dalam menciptakan situasi kamtibmas.

"Masyarakat Sleman sudah dewasa sehingga ketika sudah ada Presiden terpilih semuanya menghormati agar pembangunan lima tahun ke depan bisa dilanjutkan," katanya.

(V001/A029)