Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Pusat selalu siap menyalurkan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat ke Aceh apabila Pemerintah Daerah Aceh sendiri sudah mengirimkan data mengenai calon penerima dana tersebut. "Tidak ada masalah bagi pemerintah pusat untuk penyaluran dana tersebut, karena memang dana itu sekarang ini sudah ada," ujar Menko Kesra Aburizal Bakrie didamping anggota DPR RI, Malik Raden, dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa. Tapi sangat disayangkan, data yang diperlukan oleh pemerintah pusat mengenai nama orang yang layak menerima dana tersebut belum ada. Sampai sekarang Pemda Aceh sendiri belum memberikan nama-nama masyarakat yang harus menerima dana ini, tegasnya. Pemerintah Pusat tentu harus mendapat keterangan atau data dari Pemda Aceh tentang mekanisme penyaluran dana tersebut kepada masyarakat Aceh agar tepat sasaran dan dapat digunakan oleh masyarakat Aceh untuk memberdayakan ekonomi mereka. "Untuk tujuan itulah, kita membutuhkan data dari Pemda Aceh mengenai mekanisme penyaluran dana tersebut kepada masyarakat dan nama-nama masyarakat yang harus menerima dana. Mekanisme penyaluran dana bisa saja dalam bentuk dana segar serta jumlah dana bagi calon penerima dana atau mungkin dalam bentuk bantuan pengadaan perahu atau barang lain ini agar mereka dapat berbisnis," ujarnya. Data seperti ini sangat diperlukan oleh pemerintah pusat dan ia sendiri selaku Menko Kesra akan memfasilitasi pencairan dana tersebut segera bila data mengenai calon penerima dan mekanisme penyaluran sudah diberikan ke Pemerintah Pusat. Ada sekitar Rp32 miliar sisa dana 2005 pada Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Aceh dan untuk tahun 2006, terdapat sekitar Rp561 miliar yang siap untuk disalurkan kepada masyarakat Aceh. Dan selain itu juga ada dana sebesar Rp66 miliar yang merupakan sumbangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri berada di depatement keuangan. Semuanya ini siap digunakan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Aceh, apabila data mengenai calon penerima sudah diberikan ke Pemerintah Pusat. Jadi pertanggungjawabannya menjadi jelas. Sejauh ini pemerintah sudah menyalurkan dana bagi pemberdayaan ekonomi 264 anggota keluarga dari 426 PNS yang dinyatakan hilang dalam musibah tsunami 200 serta bantuan untuk relawan pembela tanah air 1.000 tapi 400 orang yang mendapat bantuan. Bantuan untuk pemberdayaan ekonomi mantan anggota GAM/TNA yang berjumlah 3.000 orang juga salurkan, tapi yang mendapat bantuan baru 968 orang dan begitu juga bantuan 1.200 mantan GAM yang non TNA. Tidak satupun belum terealisir karena tidak adanya data yang lengkap diberikan ke pemerintah. Sementara Malik Raden selaku anggota DPD RI yang sudah melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Aceh mengatakan sulitnya mendapatkan data mengenai nama calon menerima dana pemberdayaan masyarakat sangat terkait dengan keragu-raguan yang masih tinggi di kalangan masyarakat di Aceh. Rasa trauma masa lalu kelihatan membuat mereka ragu dan takut memberikan nama mereka untuk didaftar sebagai calon penerima dana ini. Dan sinilah sisi kekurangan beberapa masyarakat Aceh, tegasnya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
