Jokowi dan pendukungnya tak perlu ratapi dominasi KMP

fakta dominasi KMP itu sudah sejalan dengan keinginan awal Jokowi"

Jakarta (ANTARA News) - Presiden terpilih Joko Widodo dan para pendukungnya mestinya tidak meratapi dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR dan MPR.

Sebab, dominasi KMP di parlemen itu sebenarnya sudah sejalan dengan keinginan awal Jokowi saat dia mulai membangun koalisi partai politik (Parpol) menuju pentas pemilihan Presiden tahun ini.

"Saya yakin, semua orang masih ingat dengan pernyataan Jokowi tentang koalisi parpol yang dibutuhkannya untuk maju ke pentas Pilpres. Jokowi waktu itu menegaskan, dia butuh koalisi ramping dan menghindari koalisi gemuk," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu.

Pilihan Jokowi pada koalisi ramping otomatis mendorong sebagian besar Parpol bersekutu dan berseberangan dengannya selama proses menuju pelaksanaan Pilpres maupun pasca Pilpres. "Fakta ini harus diterima sebagai konsekuensi logis dari pilihan Jokowi itu,'" ujarnya.

"Dan, Ketika pilihan itu teraktualisasikan oleh dominasi KMP di DPR-MPR, Jokowi dan para pendukugnya semestinya tidak meradang. Sebab, fakta dominasi KMP itu sudah sejalan dengan keinginan awal Jokowi," kata anggota DPR RI itu.

Namun, sungguh memprihatinkan karena dominasi KMP itu justru dikecam para pendukung Jokowi. Juga menyedihkan karena KMP dicurigai ingin menjegal program pemerintahan Jokowi. Bahkan, lebih konyol lagi, KMP dicurigai punya agenda memakzulkan Jokowi.

Kecurigaan itu, ujar Bambang, bukan hanya berlebihan, tetapi sudah menjadi angan-angan yang sama sekali tidak relevan. Bayangkan, pelantikan Jokowi saja belum terlaksana tetapi banyak orang begitu sering menyuarakan kecurigaan tentang kemungkinan pemakzulan.

"Mereka seakan-akan sudah bisa menebak tindak inkonstitusional apa yang akan dilakukan Jokowi," sebut Bambang.

"Kecenderungan ini tentu saja amat menggelikan. Mereka lupa bahwa kewajiban bagi pemerintah dan DPR untuk menjalin komunikasi akan meminimalisir potensi kesalahan yang mungkin saja bisa dilakukan presiden," pungkas Bambang.