Kesimpulan sementara yang dapat ditarik dari forum yang berlangsung dua hari itu, kata Dino, adalah persamaan pendapat dari hampir seluruh negara peserta bahwa pembangunan politik demokratis harus beriringan dengan pembangunan ekonomi dan sosial.
"Pada intinya hampir semua (peserta) percaya bahwa pembangunan politik demokratis dan pembangunan sosial ekonomi harus berjalan bersamaan, cuma caranya yang berbeda-beda," ujar dia.
Ia juga mengatakan karena tema BDF VII yang mengandung pembahasan mengenai dinamika politik, diharapkan pada forum yang akan datang akan lebih banyak politisi yang terlibat di forum tersebut.
"Dalam BDF selanjutnya harus lebih banyak politisi yang dilibatkan," ucap Dino.
Wamenlu berpendapat keberadaan politisi sangat dibutuhkan dalam perhelatan tersebut karena urusan mengenai perkembangan demokrasi biasanya lebih dimengerti oleh politisi.
"Inikan mengenai politik demokrasi, dan politisi jauh lebih memahami isi perut politik, pemerintahan dan parlemen daripada para diplomat atau menlu. Harapannya ke depan lebih banyak orang-orang politik yang ambil andil di sini," kata dia.
Dino pun menyebutkan bahwa dalam Forum Demokrasi Bali yang berlangsung tahun ini, para peserta forum fokus membahas kesinambungan antara perkembangan ekonomi, sosial dan demokrasi.
Forum Demokrasi Bali ketujuh (BDF VII) berlangsung pada 10-11 Oktober 2014 di Bali International Convention Center (BICC), Bali, Indonesia dengan tema "Evolving Regional Democratic Architecture: The Challenges of Political Development, Public Participation, and Socio-Economic Progress in the 21st Century".
Forum demokrasi tahunan ini dihadiri oleh 85 negara yang terdiri dari negara peserta dari kawasan Asia-Pasifik dan negara pengamat dari luar kawasan Asia-Pasifik, serta delapan organisasi internasional.
Dalam pertemuan dua hari itu, para pemimpin dan delegasi dari berbagai negara akan membahas beberapa subtema, salah satunya mengenai tantangan pembangunan politik dan kemajuan sosial ekonomi, terutama negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.
Forum Demokrasi Bali yang diprakarsai oleh Indonesia pada 2008 merupakan forum regional tahunan yang bersifat inklusif dan terbuka untuk membahas perkembangan demokrasi.
Pewarta: Yuni Arisandy
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
