Menlu: kelanjutan BDF kewenangan pemerintah baru

Saya tidak akan berandai-andai (tentang kelanjutan BDF di masa mendatang), ini sepenuhnya kewenangan presiden baru,"

Bali (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa mengatakan keputusan dilanjutkan atau tidaknya ajang tahunan Forum Demokrasi Bali (BDF - Bali Democracy Forum) di masa yang akan datang merupakan kewenangan dari pemerintahan baru yang dipimpin Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Saya tidak akan berandai-andai (tentang kelanjutan BDF di masa mendatang), ini sepenuhnya kewenangan presiden baru," kata Marty saat ditemui usai acara Bali Media Forum di Bali, Kamis.

Menurut Marty, pihaknya tidak ingin mengira-ngira mengenai kelanjutan Forum Demokrasi Bali.

Namun, ia meyakini forum tersebut semakin banyak diminati oleh berbagai negara, tidak hanya negara di kawasan Asia-Pasifik, tetapi juga di kawasan lainnya.

"Kita tidak bisa melihat sesuatu seperti di bola kristal karena apa yang akan terjadi besok saja kita tidak tahu. Tetapi kenyataannya BDF ini sudah menjadi bagian dari tatanan demokrasi dalam kawasan. Banyak negara yang juga merasakan manfaatnya," ujar dia.

Oleh karena itu, Menlu berharap pemerintahan yang akan datang dapat memilah-milah hal yang baik dan memperbaiki hal yang kurang baik dalam forum demokrasi tahunan tersebut, bila memang akan dilanjutkan.

Sementara itu, mantan Menlu RI Hassan Wirajuda optimistis bahwa pemerintah baru, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, akan melanjutkan penyelenggaraan Forum Demokrasi Bali pada tahun-tahun mendatang.

"Bila anda tanyakan bagaiman nasib BDF kedepan, saya percaya pemerintahan yang baru akan melanjutkan BDF, apalagi secara struktur itu sudah lengkap," kata Hassan.

Ia menjelaskan yang dimaksud dengan struktur yang sudah lengkap itu adalah keterlibatan berbagai unsur dalam forum demokrasi tahunan itu, yaitu pemerintah, media, dan masyarakat.

"Ada Bali Democracy Forum itu forum antar pemerintah, ada Bali Media Forum itu antar media, ada Bali Civil Society itu antar masyarakat. Sebagai struktur sudah ada tiga pilar disitu, pemerintah, media, dan masyarakat sipil," jelasnya.

Senada dengan Hassan, Wakil Ketua Panitia BDF VII Duta Besar Wahid Supriyadi mengatakan pihaknya berharap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla nantinya akan meneruskan penyelenggaraan BDF setiap tahun.

"Selama ini idealnya BDF kan memang ajang tahunan. Kami berharap mudah-mudahan BDF ini dilanjutkan (pada masa pemerintahan yang baru) karena ini wahana yang bagus bagi diplomasi Indonesia. Ini suatu torehan yang bagus," kata Wahid.

Menurut Wahid, Bali Democracy Forum (BDF)--yang berlangsung sejak 2008 atau pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono--makin lama semakin diminati oleh berbagai negara, terbukti dengan peningkatan jumlah peserta forum setiap tahunnya, yang sekarang ini mencapai 85 negara.

Bahkan, kata dia, Forum Demokrasi Bali bukan hanya diikuti oleh negara-negara yang sudah menjalankan demokrasi, melainkan juga diikuti oleh negara yang sedang menuju proses demokrasi.

"Kita awalnya mengajak negara-negara di Asia-Pasifik. Namun, sekarang kepesertaannya ternyata cukup luas karena dari negara-negara Afrika juga datang," ujarnya.

Pada tahun ini, Indonesia menyelenggarakan BDF VII pada 10-11 Oktober 2014 di Bali International Convention Center (BICC), Bali, Indonesia dengan tema "Evolving Regional Democratic Architecture: The Challenges of Political Development, Public Participation, and Socio-Economic Progress in the 21st Century".

Forum Demokrasi Bali ketujuh (BDF VII) akan dihadiri oleh 85 negara yang terdiri dari negara peserta dari kawasan Asia-Pasifik dan negara pengamat dari luar kawasan Asia-Pasifik, serta delapan organisasi internasional.

Dalam pertemuan dua hari itu, para pemimpin dan delegasi dari berbagai negara akan membahas beberapa sub tema, salah satunya mengenai tantangan pembangunan politik dan kemajuan sosial ekonomi, terutama negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.

Selain itu, pertemuan BDF VII itu juga akan membahas upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

(Y012/Y008)