Pancasila jangan dipertentangkan dengan demokrasi

Sangat tepat kerakyatan dalam sila ke empat disatukan dengan kebijaksanaan musyawarah itu. Dalam musyawarah ada segala macam pendapat yang akhirnya dicapai mufakat dan tidak pakai sistem berkuasa untuk menetapkan sesuatu tanpa mendengarkan rakyat.

Jakarta (ANTARA News) - Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Prof Romo Magnis Suseno mengatakan Pancasila jangan dipertentangkan dengan demokrasi.

"Para pendiri bangsa ingin bangsa ini menjadi demokratis. Jangan membiarkan Pancasila dibajak sekali lagi oleh sekolompok orang yang merasa atas nama Pancasila yang bisa membungkamkan rakyat, bisa rakyat lalu diapa-apakan, dimanipulasi," kata Romo Magnis Suseno, saat diskusi seruan moral ilmuan Indonesia Kembalikan Kedaulatan Rakyat di Jakarta, Kamis .

Ia menjelaskan bahwa demokrasi dengan sistem pemilihan langsung dan Pancasila merupakan kesatuan.

"Sangat tepat kerakyatan dalam sila ke empat disatukan dengan kebijaksanaan musyawarah itu. Dalam musyawarah ada segala macam pendapat yang akhirnya dicapai mufakat dan tidak pakai sistem berkuasa untuk menetapkan sesuatu tanpa mendengarkan rakyat," katanya.

Ia menjelaskan demokrasi bukan sesuatu berasal dari barat, dan demokrasi itu pendidikan untuk saling menerima perbedaan.

"Demokrasi adalah konsekuensi logis kalau feodalisme ditolak. Feodalisme itu berarti sekolompok orang merasa berhak untuk menentukan masyarakat dan kita mengalami itu di sini sampai 98," katanya.

Ia menambahkan bahwa dengan demokrasi rakyat berhak memilih pemimpinnya bukan diwakilkan oleh orang tertentu yang mengatasnamakan rakyat.

"Kedaulatan rakyat itu berarti rakyat sendiri yang menentukan siapa yang memerintahnya dan arah pemerintahan. Dan kedaulatannya rakyat terdiri dari orang-orang rakyat. Tidak ada rakyat kalau hanya beberapa nama yang mengatasnamakan rakyat," tambahnya.

Ia mengingatkan jangan sampai rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun dengan sistem pelayanan publik yang salah urus, koruptif serta wakil rakyat dengan kekuasaan yang tidak bertanggung jawab terulang kembali.

(SDP-94)