Ratifikasi FCTC pekerjaan rumah pemerintahan baru Jokowi

Jokowi harus bisa memperlihatkan independensi dan meratifikasi FCTC ini.

Jakarta (ANTARA News) - Ratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Badan Kesahatan Dunia (WHO) tentang Pengendalian Tembakau atau FCTC bakal menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru Presiden Terpilih, Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Pengurus Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Tulus Abadi, di sela-sela penyampaian dukungan Kelompok Kerja Bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera meratifikasi FCTC.

"Jokowi harus bisa memperlihatkan independensi dan meratifikasi FCTC ini," kata Tulus di Kantor Pusat Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta, Kamis.

Menurut Tulus, independensi Jokowi diuji terkait ratifikasi FCTC sebagai pekerjaan mendesak pemerintahan baru lantaran di sekeliling Presiden Terpilih itu terdapat sosok-sosok yang memiliki rekam jejak buruk terkait ratifikasi FCTC.

"Sekarang secara historis saja Megawati merupakan Presiden pertama yang menghadang ratifikasi FCTC, pada 2004 itu.

"Rekam jejak tidak baik itu masih ada di PDI Perjuangan sebagai pengusung Jokowi," katanya.

Akan tetapi, optimisme pemerintahan baru Jokowi akan segera meratifikasi FCTC juga tidak lantas menguap, mengingat Jokowi berpasangan dengan Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla.

"Jusuf Kalla sendiri pada masa dia menjadi Menteri Perdagangan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid sudah memperlihatkan dukungan terhadap ratifikasi FCTC. Itu menjadi faktor positif," tambah dia.

"Nantinya setelah ia dilantik jadi Wapres akan kami tagih kembali persoalan FCTC ini," pungkasnya.
(*)