Wapres SBY: Pariwisata cara mudah peroleh devisa

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono menilai bahwa pariwisata merupakan sektor paling mudah dan cepat bagi suatu negara untuk memperoleh devisa sehingga harus digarap serius dengan melibatkan seluruh instansi.

"Indonesia pun selama ini juga mengandalkan pariwisata sehingga sektor tersebut harus mendapat perhatian," kata Wapres saat memberikan pengantar dalam rapat koordinasi lintas-sektor untuk mendongkrak kepariwisataan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis.

Menjelang akhir masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu II selama 10 hari lagi, Boediono menyelenggarakan rapat koordinasi lintas-sektor untuk mendongkrak kepariwisataan dan memandang perlu mengundang para pejabat kementerian/lembaga (K/L) melakukan koordinasi.

"Para pejabat eselon I dan birokrasi tentu masih meneruskan tugasnya sehingga koordinasi ini dapat dilanjutkan," kata Wapres.

Rapat dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) No 64 Tahun 2014. Dalam Perpres disebutkan Wapres adalah Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataan sedangkan yang bertugas sebagai Ketua Harian adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tim Koordinasi ini menghimpun 13 kementerian dan lembaga pemerintah.

Boediono mengatakan, untuk menjamin keberlanjutan koordinasi ini, maka Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif (Menparekraf) Mari Elka Pangestu sebagai Ketua Harian untuk membuat matriks koordinasi bidang pariwisata yang lengkap.

Rencananya Wapres Boediono akan menyampaikan matriks ini kepada Wapres yang akan datang, M. Jusuf Kalla, sebagai Ketua Tim Koordinasi di pemerintaha periode mendatang.

Mari Pangestu mengatakan, kementeriannya sudah menyusun rencana aksi untuk pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Rencana aksi itu, dikemukakannya, memetakan dengan rinci berbagai kebutuhan untuk mendukung pengembangan pariwisata di kawasan yang berpotensi besar sebagai daya tarik wisawatan luar negeri maupun domestik.

Misalnya, kawasan Danau Toba yang dikeliling tujuh kabupaten. Di sini banyak keramba ikan dan tidak mudah menjaga kebersihan dan kesehatan agar kondisi danau benar-benar menarik semua kalangan.

"Mengoordinasikan tujuh kabupaten juga bukan pekerjaan ringan," katanya.

Selain Danau Toba, ia menambahkan, rencana aksi yang sudah siap adalah untuk KSPN Kuta-Sanur-Nusa Dua dan KSPN Komodo dan sekitarnya.

Hadir dalam rapat itu antara lain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Menteri Lingkungan Hidup Baltazhar Kambuaya, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboy, Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Sutarman dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana.

Selain itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Freddy H Tulung, serta para pejabat eseleon satu dari berbagai kementerian yang menjadi anggota Tim Koordinasi. (*)