Jokowi diharapkan intervensi benahi sistem olahraga nasional

Jakarta (ANTARA News) - Presiden terpilih Joko Widodo diharapkan mau mengambil langkah berani berupa intervensi dalam membenahi sistem olahraga nasional yang dipandang tidak lagi bersahabat dengan upaya peningkatan prestasi atlet, kata Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Alfitra Salam.

"Sistem olahraga nasional harus diubah dan ini sangat berkaitan dengan politik. Bagaimana mengubahkan, tak lain harus dengan intervensi presiden," ujar Alfitra dalam sarasehan dan dialog evaluasi Asian Games Incheon di Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan, berbagai persoalan yang berkaitan dengan birokrasi yang selama ini mengganjal kemajuan olahraga sehingga membutuhkan peran presiden untuk mengatasinya.

"Peralatan pertandingan selalu datang terlambat, di Incheon pun begitu karena negara memiliki standar pencairan dana yang diatur Kementerian Keuangan. Jika dibuat suatu terobosan tentunya hal ini tidak terjadi karena buat apa peralatan datang tapi atlet sudah bertanding," kata dia.

Ia melanjutkan, permasalahan dalam sistem olahraga nasional lainnya terletak pada kelembagaan karena terdapat permasalahan antardua lembaga yakni Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Menurutnya, kedua lembaga ini bertindak sendiri-sendiri atau tidak bersinergi sehingga pemerintah kesulitan untuk berkoordinasi ketika menjadi tuan rumah atau mengikuti ajang skala internasional.

"Ke depan harus didorong bagaimana caranya kedua lembaga ini, KOI dan KONI untuk tidak terlalu eksklusif tapi justru inklusif. Jangan sampai setiap ada ajang internasional sibuk mengatakan ini miliki KOI atau KONI, lantas dimana letak pemerintahnya," ujar dia.

Selain itu, pemerintah mendatang juga harus memikirkan tentang infrastruktur olahraga karena penyebarannya tidak merata di seluruh daerah.

"Sejauh ini pemerintah sama sekali tidak memiliki pemetaan mengenai infrastruktur olahraga. Seharusnya, arena-arena eks PON dapat dimaksimalkan menjadi pusat pembinaan olahraga," ujar dia.

Terobosan lainnya yang diharapkan dari pemerintahan baru yakni dapat menambah alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan sektor olahraga karena yang selama ini diberikan hanya 0,03 persen APBN.

"Pemerintah mendatang harus mengubah pola pikir, olahraga tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Tidak bisa lagi menjadikannya urutan ke-14 dalam prioritas pembangunan," kata dia.

Sarasehan dan dialog ini diselenggarakan Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia dengan turut menghadirkan Menpora Roy Suryo dan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Rita Subowo.

Pada kesempatan itu juga dibahas mengenai penyebab kegagalan Indonesia di Asian Games Incheon, 19 September-4 Oktober 2014 yang hanya bertengger pada urutan ke-17 dengan 4 emas, 5 perak, dan 11 perunggu.

(SDP-68/T004)