Masyarakat perlu jaminan aspirasi berdemokrasi, kata Ainun Najib

Denpasar (ANTARA News) – Masyarakat yang semakin mudah mengakses berbagai informasi memerlukan jaminan bahwa aspirasinya dalam berdemokrasi tidak terabaikan, kata Ainun Najib, praktisi Internet pemrakarsa laman www.kawalpemilu.org.

"Bila jaminan ini tidak bisa dilakukan lembaga resmi, maka pada gilirannya masyarakat akan mengelola sendiri. Media jejaring sosial di Internet dengan dukungan pers akan memudahkan proses ini," katanya dalam Bali Media Forum (BMF) keenam di Denpasar, Rabu.

Ahli komputer alumni Nanyang Technical University, Singapura, itu mengemukakan laman www.kawalpemilu.org bisa menjadi contoh bahwa masyarakat dapat mengambil alih menjaga aspirasinya secara bergotong royong dengan komunitas media social dan pers.

"Harus saya akui bahwa kawalpemilu.org terpicu dari keluhan publik atas lambatnya mereka untuk dapat mengetahui hasil pemilihan presiden yang baru lalu. Saya menyiapkan aplikasi tabulasinya atas dasar data Komisi Pemilihan Umum, dan teman-teman komunitas di Internet yang ikut mengelola," kata Ainun, yang lahir di Gresik, Jawa Timur, 20 Oktober 1985.

Ia mengatakan kawalpemilu.org dalam waktu enam hari mampu menyelesaikan 97 persen tabulasi hasil perolehan suara dua kandidat presiden 2014-2019 dan pengunjungnya pernah mencapai tiga juta orang.

Salah satu kendala awal yang dia hadapi dalam mengelola laman itu, menurut dia, adalah ketika ingin melibatkan komunitas di Internet.

"Saya harus seleksi sendiri atas dasar kepercayaan. Masalahnya, pengguna sosial media seringkali informasinya tidak akurat dan kerjanya sulit terukur," ujarnya.

Peraih penghargaan Olimpiade Matematika Asia Pasifik 2003 tersebut mengaku tidak menyangka laman interaktif www.kawalpemilu.org yang semula dirancang sebagai alternatif ternyata bisa menjadi referensi utama bagi publik berkaitan dengan tabulasi hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2014.

Sekarang dia juga mengelola sejumlah laman untuk menjaga aspirasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), serta jalannya roda pemerintahan mulai dari desa hingga pemerintah pusat.

"Saya pikir kini waktunya juga kita memiliki kawal DPR, DPD dan DPR. Ini tentunya sejalan dengan dinamika politik yang kini berkembang di parlemen," demikian Ainun Najib.

Bali Media Forum yang berlangsung 8 hingga 10 Oktober diselenggarakan Dewan Pers Indonesia, Thomson Foundation, Institute for Peace and Democracy dan Ethical Hournalism Network (EJN) melibatkan peserta dari kalangan praktisi pers, media jejaring sosial, lembaga pendidikan pers, dan lembaga swadaya masyarakat bidang komunikasi dari lima benua. (*)