"Dekopin menolak gagasan ini, kita akan melawan ini. Kita tidak mau negara ini jadi jajahan asing baik itu atas nama pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi," kata Ketua Umum Dekopin.
Jakarta (ANTARA News) - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menolak segala bentuk penawaran investasi pengelolaan lahan perkebunan seperti kelapa sawit dan pohon jarak kepada asing dalam segala bentuk karena langkah tersebut hanya akan mengalihkan penguasaan tanah kepada asing. "Jutaan tanah sudah dikuasai asing, dan untuk program bio energi pun sudah ada penawaran lima juta hektar kepada asing, ini harus dibatalkan," kata Ketua Umum Dekopin Adi Sasono kepada pers di Jakarta, Senin di sela halal bi halal Dekopin. Menurut Adi, penguasaan tanah oleh asing hanya akan menjadikan rakyat Indonesia sebagai "kacung" di rumahnya sendiri. Berjuta-juta hektar lahan, lanjutnya, sudah dikuasai asing baik langsung maupun tidak langsung dari sektor pertambangan, pertanian hingga perkebunan bahkan juga kelautan. "Dekopin menolak gagasan ini, kita akan melawan ini. Kita tidak mau negara ini jadi jajahan asing baik itu atas nama pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi," kata Adi. Acara itu juga dihadiri sejumlah pejabat eselon satu Kementerian Koperasi dan UKM serta para pengurus Dekopinwil. Menteri BUMN Sugiharto dan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita juga hadir dalam acara itu. Kepada Menteri BUMN, mantan Menteri Koperasi pada masa Presiden Habibie ini menitip pesan agar pemerintah lebih memprioritaskan penguasaan aset kepada para investor lokal. Adi juga mencontohkan bagaimana Perdana Menteri Thailand Thaksin bisa dijatuhkan hanya karena ia menjual saham perusahaannya kepada pihak asing. Sementara di Indonesia yang terjadi justru saham-saham BUMN yang prosentasenya mencapai 90 persen telah dikuasai asing. Menurut dia, asing boleh ikut dalam investasi tapi tidak untuk menggarap lahan-lahan perkebunan. "Tidak ada alasan bagi pemerintah bahwa rakyat belum mampu. Kalau mereka belum mampu maka tugas pemerintah adalah membuat mampu rakyat," katanya. Dekopin juga meminta kepada pemerintah agar serius dalam program pengembangan energi alternatif dengan menetapkan harga bio energi serendah-rendahnya sekitar 10 persen dari harga pasaran BBM. "Ini untuk memberi insentif agar rakyat mau mengembangkan bio energi ini," katanya dan menambahkan bahwa emisi dari minyak jarak cukup rendah yaitu sepertiga dari solar.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
