Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah sedang menyusun tata kerja Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guna mengelola secara efektif pelaksanaan program dan reformasi, karena disadari ada persoalan sosialisasi dan pengaturan hubungan kerja. "Saat ini sedang disusun tata kerja UKP3R, untuk menunjang efektivitas kerja kabinet secara keseluruhan," kata Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng kepada pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin sore. Penjelasan ini disampaikan Andi karena pemerintah menyadari adanya kesimpangsiuran terutama di dalam media massa tentang UKP3R yang dibentuk akhir September 2006. Pembentukan UKP3R ini menimbulkan sikap pro dan kontra karena di satu pihak ada yang berpendapat bahwa lahirnya UKP3R ini akan tumpang tindih dengan tugas Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta para menteri koordinator dan menteri, namun di lain pihak ada pula yang berpendapat bahwa UKP3R tidak akan mengubah tata kerja di dalam kabinet. Andi Mallarangeng mengemukakan dengan disusunnya tata kerja UKP3R tersebut, maka diharapkan hal itu dapat menunjang secara efektif pekerjaan kabinet secara keseluruhan. Presiden Yudhoyono pada hari Jumat (3/11) mengundang Wapres Jusuf Kalla ke Kantor Kepresidenan untuk membicarakan masalah UKP3R di Kantor Kepresidenan, karena disebut-sebut Jusuf kalla tidak mengetahui pembentukan lembaga baru ini. Namun, usai menghadiri sebuah acara Golkar pada Jumat sore itu juga, Kalla yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Golkar mengemukakan, "Tidak perlu lagi ada koordinasi yang lain". Alasan Jusuf Kalla adalah koordinasi sudah dilakukan secara melekat atau "built in" di dalam kabinet.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
