Meniru demokrasi barat bawa bencana kata jurnal PKT

Pihak Barat selalu menyombongkan bahwa demokrasi mereka bernilai universal dan menyangkal adanya bentuk lain dari demokrasi.

Beijing (ANTARA News) - Jurnal Partai Komunis Tiongkok (PKT) dalam edisi terakhir mereka menyatakan bahwa meniru demokrasi barat secara membabi buta hanya mendatangkan bencana setelah lebih dari seminggu kelompok pro demokrasi unjuk rasa di Hong Kong.

Terbitan majalah Qiushi tersebut menilai demokrasi barat tidak sesuai untuk semua negara, termasuk negara-negara yang mengadopsi sistem pemerintahan itu, seperti Afghanistan, Mesir, Irak, dan Libya yang mengalami banyak gejolak dan kekacauan.

"Pihak Barat selalu menyombongkan bahwa demokrasi mereka bernilai universal dan menyangkal adanya bentuk lain dari demokrasi," merujuk majalah yang menjadi isu mereka selama akhir pekan.

Qiushi menambahkan demokrasi barat memiliki kelemahan internal dan kelemahan tersebut tidak membuat demokrasi barat bernilai universal.

Artikel yang dibuat dalam jurnal itu tidak menyebutkan Hong Kong, namun waktu penerbitannya tidak bisa ditutupi.

Puluhan ribu demonstran selama seminggu terakhir menuntut Kepala Eksekutif Hong Kong bagian Daerah Administratif Khusus Leung Chun-Ying untuk berhenti dan meminta agar warga Tiongkok dapat memberikan suara mereka pada Pemilu 2017.

Kerusuhan separatis di Tibet dan Xinjiang membawa ketakutan pada Beijing karena kerusuhan di Hong Kong berpotensi menyebar ke daratan Beijing.

Kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok pun telah membubarkan demonstran ilegal Hong Kong, sementara Pemerintah Leung Chun-Ying segera menemukan solusi terhadap kerusuhan tersebut.

Sebelumnya Media Pemerintah Tiongkok dan para pejabat telah meluncurkan sejumlah serangan terkait demokrasi barat. Mereka mengatakan sistem nasional "sosialisme berkarakter Tiongkok" adalah cara terbaik untuk mengatur bangsa dengan penduduk terpadat di dunia.

Golongan Tiongkok Liberal dan intelektual berharap pemerintahan yang baru dibawah Presiden Xi Jinping lebih toleransi terhadap reformasi. (*)