Jakarta (ANTARA News) - Koalisi Indonesia Hebat akan berhati-hati menyikapi Peraturan Pemerintan Pengganti UU (Perppu) yang diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun demikian, Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan menghargai niat Presiden SBY untuk mengajukan Perppu bagus dan sudah sesuai kehendak rakyat. Menurutnya Presiden sadar bahwa dia dipilih langsung oleh rakyat.

Akan tetapi ia mengaku belum tahu apakah fraksinya akan abstain atau tidak dalam rapat paripurna pengesahan Perppu.

"Belum tahu (akan abstain atau tidak), kita lihat setelah pertemuan ini. Kita belum tahu apakah akan membiarkan Demokrat mendukung sendirian Perppu tersebut," kata Tjahjo di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Jakarta, Minggu.

Tapi ia mempertanyakan langkah SBY itu. Sebab, yang mengusulkan pilkada tak langsung adalah pemerintah. Bahkan Presiden SBY telah mengeluarkan Amanat presiden soal tersebut.

"Tetapi mengapa saat voting, mereka (Demokrat) mengusulkan pilkada langsung dengan 10 syarat dan Presiden SBY mengeluarkan Perppu," kata Tjahjo.

Berdasarkan hasil hitung-hitungan jumlah kursi di DPR, koalisi Merah Putih yang terdiri atas Partai Golkar, Gerindra, PKS, PPP, dan PAN, minus Partai Demokrat sebanyak 292 orang, Sedangkan Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri atas PDIP, Partai Nasdem, Hanura, serta PKB hanya berjumlah 207 orang. Dalam rapat paripurna DPR RI untuk mengesahkan Perppu, Koalisi Indonesia Hebat tidak akan menang meskipun ditambah dengan Partai Demokrat (61 orang).

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2014